Krisis Ekonomi dan Tantangan Kepemimpinan Iqbal-Dinda dalam Mengatasi Kemiskinan di NTB
Krisis Ekonomi dan Tantangan Kepemimpinan Iqbal-Dinda dalam Mengatasi Kemiskinan di NTB

Kilas Nusa, Mataram – Krisis ekonomi nasional yang saat ini tengah melanda Indonesia memberikan dampak besar bagi masyarakat, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi yang semakin tinggi, serta keterbatasan lapangan pekerjaan menambah beban hidup para pekerja dan masyarakat kecil di daerah ini (22/03/25).
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB sekaligus Pimpinan Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTB, Lalu Wira Sakti, menyoroti tantangan besar yang dihadapi kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si dan Wakil Gubernur Hj. Dinda Dhamayanti Putri, SE., M.IP Menurutnya, pasangan kepala daerah ini harus segera mengambil langkah konkret untuk melindungi rakyat, terutama pekerja dan buruh, dari dampak krisis yang semakin parah.
Sebagai daerah dengan jumlah pekerja yang cukup besar, NTB tidak bisa hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh dan pekerja. Oleh karena itu, SPN, FSPMI, dan ASPEK Indonesia menuntut Pemprov NTB untuk segera melakukan beberapa langkah strategis berikut: Memastikan distribusi bahan pokok yang merata agar masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap harga yang wajar; Mengawasi pasar untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga yang dapat merugikan rakyat kecil; Menarik investasi yang benar-benar berpihak pada tenaga kerja lokal, bukan hanya menguntungkan pemodal besar; Memperluas program padat karya serta pelatihan keterampilan guna meningkatkan daya saing pekerja NTB; Menjamin hak-hak pekerja, termasuk upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari PHK sewenang-wenang; Memberikan kemudahan akses modal dan insentif bagi UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi NTB; Memastikan UMKM lokal mendapatkan akses pasar yang lebih luas, termasuk melalui kerja sama dengan industri besar dan pemerintah daerah; Memanfaatkan sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata secara optimal guna menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat NTB; Mendorong agar masyarakat NTB menjadi pemain utama dalam industri pariwisata, bukan sekadar pekerja kelas bawah di tanah sendiri.
Menurut Lalu Wira Sakti, krisis ekonomi ini bukan hanya sekadar tantangan, tetapi juga menjadi uji komitmen bagi kepemimpinan Iqbal-Dinda dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Kami dari KSPI NTB, bersama SPN, FSPMI, dan ASPEK Indonesia, akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak pekerja serta masyarakat kecil. Pemprov NTB harus membuktikan bahwa mereka benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar mengumbar janji politik,” tegasnya.
Dengan tekanan ekonomi yang semakin berat, harapan besar tertumpu pada pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan nyata agar masyarakat NTB tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan.