Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki tujuan penting dalam mendukung pemenuhan gizi anak. Namun, keberhasilan program sebesar ini tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan atau banyaknya penerima manfaat. Kualitas makanan, keamanan pangan, efektivitas pelaksanaan, dan dampak ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Perspektif tersebut mengemuka ketika saya mengikuti Seminar Hasil Kajian Evaluasi Program MBG yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat di ruang rapat BRIDA NTB, Selasa (13/10/2026).
Bagi saya, forum ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan penelitian sebagai dasar perbaikan kebijakan publik. Di tengah derasnya informasi mengenai MBG, masyarakat membutuhkan kajian berbasis data yang tidak hanya mengidentifikasi manfaat program, tetapi juga menjelaskan persoalan dan menawarkan solusi.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menyampaikan bahwa NTB menjadi provinsi pertama yang melakukan kajian tersebut. Klaim ini perlu dibandingkan dengan penelitian di daerah lain. Namun, nilai terpenting dari kajian ini bukan semata-mata siapa yang memulai lebih dahulu, melainkan bagaimana hasilnya digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Riset awal harus dilanjutkan
Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa. Meski demikian, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, seperti ketepatan distribusi, variasi dan cita rasa menu, kesesuaian porsi dengan kebutuhan gizi, serta pengaruh program terhadap kegiatan belajar.
Temuan tersebut perlu diapresiasi, tetapi juga harus dibaca sesuai keterbatasan penelitian. Responden masih berasal dari kalangan siswa dan guru SMA, SMK, serta MA, sementara belum seluruh kabupaten/kota di NTB tercakup dalam sampel. Dengan demikian, hasil kajian belum dapat menggambarkan seluruh pengalaman penerima manfaat, terutama siswa sekolah dasar.
Pentingnya memperluas penelitian terlihat dari sejumlah pemberitaan dugaan keracunan MBG di NTB. Pada September 2025, Dinas Kesehatan NTB mencatat lima kejadian yang melibatkan 252 siswa di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa. Di Sumbawa, dua kejadian pada 9 dan 17 September masing-masing dilaporkan melibatkan 118 dan 106 siswa.
Pada 11 Februari 2026, sebanyak 29 siswa dari dua sekolah di Lombok Utara dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG. Sementara itu, pada September 2026, dugaan keracunan di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, dilaporkan melibatkan 333 siswa berdasarkan data yang diperbarui dari laporan awal 352 siswa. Pemberitaan hasil pemeriksaan laboratorium kemudian menyebut adanya cemaran Escherichia coli pada menu ayam saus dan selada yang diperiksa.
Peristiwa tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan MBG bermasalah. Namun, rangkaian kejadian itu menjadi alasan kuat untuk memperluas evaluasi, khususnya terhadap siswa sekolah dasar dan wilayah yang belum terjangkau penelitian awal.
Kita perlu membedakan laporan dugaan keracunan, keluhan kesehatan, dan penyebab yang telah didukung pemeriksaan laboratorium. Ketelitian ini penting agar evaluasi tidak menghasilkan kesimpulan yang berlebihan, tetapi juga tidak mengabaikan risiko yang perlu ditangani.
Karena itu, penelitian lanjutan perlu mencakup lebih banyak wilayah dan jenjang pendidikan, sekaligus mengukur pemenuhan gizi, keamanan pangan, kualitas layanan, serta dampak program terhadap penerima manfaat.
Tri Dharma perguruan tinggi dan ekonomi lokal
Sebagai akademisi, saya melihat kajian ini sebagai ruang kontribusi nyata melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kajian BRIDA NTB perlu dikembangkan menjadi policy brief yang memuat temuan utama, indikator keberhasilan, keterbatasan data, dan alternatif kebijakan. Dokumen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur NTB dan perangkat daerah terkait dalam menentukan langkah perbaikan.
Perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui penelitian lanjutan, pengembangan metode evaluasi, pendidikan kritis bagi mahasiswa, serta pendampingan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan kampus seharusnya tidak berhenti pada seminar, tetapi berlanjut hingga menghasilkan rekomendasi yang dapat diuji pelaksanaannya.
MBG juga bukan hanya persoalan makanan, melainkan peluang untuk memperkuat ekonomi daerah. NTB memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dihubungkan dengan kebutuhan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Apabila dikelola dengan baik, kebutuhan pangan program dapat membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal. Namun, peluang itu tidak otomatis terwujud hanya melalui imbauan untuk membeli produk daerah.
Diperlukan pemetaan kebutuhan pangan, kapasitas produksi pemasok, kepastian volume dan jadwal pengadaan, standar mutu, serta pembayaran yang adil dan tepat waktu. Pengawasan rantai pasok harus mencakup asal bahan baku, keamanan pangan, penyimpanan, distribusi, hingga dampak ekonomi yang benar-benar diterima masyarakat.
Dengan data yang memadai, pemerintah dapat menyelaraskan kebutuhan SPPG dengan kapasitas produksi lokal. Manfaat ekonomi pun dapat diukur, bukan sekadar diasumsikan.
Komunikasi publik dan transparansi
Hasil penelitian yang baik tidak akan memberikan dampak optimal jika hanya diketahui peneliti dan peserta seminar. Masyarakat NTB perlu memperoleh akses terhadap hasil kajian dalam bahasa yang mudah dipahami.
BRIDA, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media dapat bekerja sama menyampaikan temuan, menjelaskan keterbatasan penelitian, serta menginformasikan tindak lanjut rekomendasi.
Di era digital, informasi dari selebgram atau influencer dapat menjangkau masyarakat secara luas, tetapi jangkauan tidak selalu sejalan dengan ketepatan data. Karena itu, respons yang dibutuhkan bukan mempertentangkan media sosial dengan penelitian akademik, melainkan menghadirkan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan dapat diperiksa.
Komunikasi publik juga tidak cukup hanya menyampaikan keberhasilan. Persoalan, hasil pengawasan, dan langkah koreksi perlu dijelaskan secara proporsional. Transparansi bukan ancaman bagi program, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Mendukung tujuan, mengawal pelaksanaan
Saya melihat adanya niat baik dalam upaya memperluas akses anak terhadap makanan bergizi. Namun, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik. Setiap program publik membutuhkan tata kelola, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Kita dapat mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus menuntut standar keamanan pangan yang ketat. Kita dapat mendukung program nasional sekaligus mendorong transparansi pengadaan dan anggaran. Kritik berbasis data bukan bentuk penolakan, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Program strategis nasional juga tidak boleh berhenti sebagai proyek administratif. Keberhasilannya harus diukur dari kualitas makanan, keamanan penerima manfaat, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak ekonomi yang nyata.
Bagi saya, keberpihakan kepada masyarakat bukan berarti menerima semua kebijakan tanpa pertanyaan. Tanggung jawab akademisi adalah menguji klaim berdasarkan bukti, mengungkap keterbatasan data, dan menawarkan alternatif perbaikan.
Seminar BRIDA NTB ini seharusnya menjadi awal dari proses yang lebih panjang. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, penyelenggara layanan gizi, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bergotong royong mengawal pelaksanaannya dengan dukungan sumber daya yang memadai.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan MBG bukan seberapa keras kita membelanya atau seberapa tajam kita mengkritiknya, melainkan apakah anak-anak memperoleh makanan yang aman dan bergizi, keluarga terbantu, ekonomi lokal tumbuh, dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Riset tidak boleh berhenti sebagai dokumen, rekomendasi tidak boleh berhenti sebagai wacana, dan program tidak boleh berhenti sebagai proyek. Ilmu pengetahuan harus membantu kebijakan menjadi lebih baik agar manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat. (*)
