Dua Polwan Jabat Kapolres di NTB, Polda Perkuat Pengarusutamaan Gender

Kilas Nusa, Mataram – Polda NTB menggelar Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG), bertemakan “Penguatan Sistem Keamanan Berbasis Polisi Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas yang Inklusif di Lingkungan Polda NTB Tahun Anggaran 2026”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (17/11/2026).
Dalam sambutannya, Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menegaskan, Pengarusutamaan Gender bukan sekadar persoalan administrasi. Melainkan bagian penting dalam membangun organisasi yang profesional, modern, dan berkeadilan.
Menurutnya, setiap kebijakan dan program kepolisian harus menjamin kesempatan, perlindungan, serta pelayanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menekankan lima hal penting dalam implementasi PUG.
“Mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan kepolisian, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan responsif gender. Membangun budaya organisasi yang setara, serta memastikan keberlanjutan program melalui aksi nyata,” jelasnya.
Kapolda juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis. Dari 10 Kapolres di wilayah Polda NTB, dua Polwan menduduki jabatan tersebut atau mencapai 20 persen.
“Coba bandingkan dengan Polda lain, karena Kapolres di NTB 20 persennya adalah Polwan. Pengarusutamaan gender ini harus menjadi budaya organisasi, sekaligus landasan dalam mewujudkan sistem polisi bersama masyarakat yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan,” tambahnya.
Polda NTB Dorong Sistem Keamanan yang Inklusif
Sementara itu, Ketua Tim Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) yang juga Karorena Polda NTB, AKBP Yeyen Lesmana menjelaskan, pihaknya terus mengembangkan program PUG. Melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas personel.
Ia menyebutkan, Polda NTB telah menggelar kegiatan sosialisasi sejak 2022 dan secara rutin menyelenggarakan workshop peningkatan kemampuan PUG sejak 2023. Workshop tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman personel kepolisian mengenai perspektif gender.
“Termasuk dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi, serta berbagai bentuk kerawanan sosial. Melalui kegiatan ini, Polda NTB mendorong terbentuknya sistem keamanan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan secara adil, responsif, dan humanis,” ujarnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur kepolisian dan pemerintah daerah. Di antaranya: Dosen Kepolisian Utama Tingkat II STIK Lemdiklat Polri, Brigjen Pol. Boro Windu Danandito; Deputi PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, yang diwakili; serta Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menjelaskan, kompleksitas kerawanan sosial berkaitan erat dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di tingkat akar rumput. Ia pun menekankan pentingnya pelibatan aktif perempuan dan sinergi aparat keamanan.
“Titik temu antara Desa Berdaya yang inklusif dengan sistem keamanan berbasis polisi bersama masyarakat memiliki tiga pilar utama. Pertama, perempuan sebagai agen deteksi dini. Di tingkat desa, perempuan memiliki pengalaman, pengetahuan, serta kedekatan dengan keluarga dan komunitasnya, sehingga potensi ini perlu diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi dan pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan di desa,” tegasnya.






