Kilas Nusa, Mataram – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa angka pengangguran di wilayah tersebut terutama melibatkan para pencari kerja yang memiliki gelar perguruan tinggi.
I Gede Putu Aryadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022, jumlah angkatan kerja di NTB mencapai 2,80 juta orang, dengan 2,72 juta orang yang bekerja dan 80 ribu orang menganggur, setara dengan 2,89 persen.
“Meskipun terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja baru sekitar 60 ribu jiwa per tahun, peluang kerja yang tersedia belum cukup seimbang. Yang menarik, dari 80 ribu orang yang menganggur, mayoritas di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi,” ungkapnya di Mataram, pada hari Minggu, 24 September 2023.
Menurut Aryadi, salah satu penyebab utama adalah karena banyak lulusan perguruan tinggi merasa “gengsi” jika mereka harus bekerja di luar bidang atau posisi yang tidak sesuai dengan gelar mereka.
Data dari Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan online juga mengungkapkan bahwa di NTB terdapat 12 ribu perusahaan, dengan 9.000 di antaranya merupakan perusahaan mikro. Sementara itu, perusahaan menengah dan besar hanya mencakup 726 perusahaan menengah dan kurang dari 500 perusahaan besar, sementara sisanya tidak teridentifikasi.
Artinya, mayoritas kesempatan kerja di NTB terletak pada sektor pekerja informal, yang mencakup 75,36 persen atau setara dengan 2,05 juta orang, sementara hanya 600 ribuan orang yang bekerja di sektor formal.
Aryadi menjelaskan bahwa kebanyakan pencari kerja, terutama generasi baru, lebih memilih untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bekerja di perusahaan, sementara mereka belum begitu mempertimbangkan peluang usaha atau kerja mandiri.
Namun, Aryadi menekankan pentingnya menjadi tenaga kerja mandiri (TKM), mengatakan bahwa kesuksesan tidak hanya tergantung pada menjadi PNS, melainkan juga pada kemampuan untuk membangun usaha sendiri. Untuk meraih kesuksesan dalam berwirausaha, diperlukan proses, keahlian, niat sungguh-sungguh, modal, dan jaringan pemasaran yang baik.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan jumlah TKM di NTB melalui pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Melalui program inovasi PePADU Plus, pemerintah berfokus pada pelatihan yang mengintegrasikan kebutuhan pasar kerja sehingga peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga praktik langsung di dunia industri.
Aryadi mengingatkan bahwa memberikan modal tanpa pelatihan dan manajemen usaha dapat berisiko merugikan, begitu juga memberikan pelatihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi menjadi kunci dalam mengatasi pengangguran dan mengembangkan wirausaha di NTB. (*)
