Kilas Nusa, Mataram – Rencana Pemerintah untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2028 menuai penolakan keras dari sejumlah elemen masyarakat. Organisasi rakyat TEDES BEAQ bersama Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB secara resmi menyatakan sikap menolak penyelenggaraan PON tersebut.
Dalam pernyataan pers yang dirilis Selasa (05/05/25), kedua organisasi menilai rencana tersebut sebagai bentuk kebijakan elitis yang tidak berpijak pada realitas keseharian masyarakat. Menurut mereka, proyek semegah PON justru terkesan dipaksakan di tengah situasi ekonomi rakyat yang masih terhimpit. “PON bukanlah kebutuhan mendesak rakyat. Ini proyek mercusuar yang hanya menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat makin terdesak oleh kondisi ekonomi,” ujar Lalu Wira Sakti, Ketua DPD SPN NTB sekaligus Ketua Dewan Pembina TEDES BEAQ.
Kritik tajam juga dilayangkan terhadap minimnya kesiapan daerah, terutama terkait infrastruktur olahraga yang dianggap belum memadai. Hingga kini, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun venue dan fasilitas penunjang yang layak.
Selain itu, kekhawatiran akan dampak sosial dari proyek ini turut disuarakan. Mereka menilai bahwa proyek PON berisiko memperbesar potensi penggusuran masyarakat dan eksploitasi terhadap buruh, terutama dalam proses pembangunan infrastruktur. “Pembangunan semestinya memprioritaskan layanan dasar untuk rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan—bukan ajang olahraga berskala nasional yang hanya mewah di permukaan,” tambah Wira Sakti.
Dalam pernyataan sikapnya, TEDES BEAQ dan SPN NTB menyerukan penolakan penuh terhadap PON 2028 di NTB dan menuntut agar anggaran negara dialokasikan untuk kepentingan mendesak rakyat, bukan untuk agenda yang mereka nilai penuh kepentingan elite politik dan ekonomi.
