Kilas Nusa, Lombok Tengah — Kisruh antara masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, dengan PT Sinar Rowok Indah (SRI) kian memanas. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekar Sari, Fathurrahman, SH, secara resmi melayangkan surat kepada Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, sebagai bentuk keberatan atas aktivitas perusahaan yang dinilai merugikan warga.
Dalam surat tersebut, BPD menyuarakan keluhan masyarakat terkait tindakan PT SRI yang disebut menutup akses publik menuju sejumlah destinasi wisata populer, seperti Pantai Mawi, Pantai Semeti, dan Telawas Beach. Akses yang sebelumnya terbuka untuk umum kini diklaim telah dipagari dan dilengkapi gerbang pribadi oleh pihak perusahaan.
“Mereka mengambil akses umum, membuat pagar dan gerbang pribadi, dan ini mengundang protes masyarakat,” tegas Fathurrahman, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Lombok Tengah.
Tak hanya berdampak pada terbatasnya akses ke kawasan wisata, penutupan jalur tersebut juga dinilai merugikan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Aktivitas warga yang bergantung pada sektor pariwisata ikut terganggu, sementara pembatasan akses ke wilayah pesisir memunculkan kekhawatiran adanya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku.
BPD Mekar Sari pun mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta Bupati Lombok Tengah memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan PT SRI guna meredam konflik yang berpotensi meluas. Terlebih, kawasan tersebut merupakan bagian dari penyangga destinasi strategis nasional KEK Mandalika.
Selain itu, BPD juga meminta pemerintah meninjau ulang aspek perizinan dan tata ruang yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Mereka menekankan pentingnya transparansi serta jaminan terhadap hak akses publik yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BPD Mekar Sari bahkan memberikan peringatan tegas. Jika surat tersebut tidak mendapat tanggapan, mereka mengisyaratkan kemungkinan masyarakat akan mengambil langkah sendiri sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap aspirasi warga.
Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat potensi konflik sosial yang dapat berdampak luas, terutama di wilayah yang menjadi salah satu tumpuan pengembangan pariwisata di Lombok Tengah.
