PP KAMMI Dorong Menlu RI Fasilitasi Perundingan Damai Konflik Thailand–Kamboja di Hambalang
Kilas Nusa, Jakarta — Ketegangan di kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas. Sejumlah laporan media regional mengungkap terjadinya bentrokan bersenjata yang tidak hanya menimbulkan korban sipil, tetapi juga memicu kekhawatiran akan terganggunya stabilitas keamanan Asia Tenggara. Situasi ini dinilai berpotensi menggerus semangat solidaritas ASEAN yang selama ini dibangun melalui dialog dan penyelesaian konflik secara damai.
Merespons kondisi tersebut, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam memfasilitasi perundingan damai antara Thailand dan Kamboja. PP KAMMI menilai Indonesia memiliki legitimasi politik, rekam jejak diplomasi, serta posisi strategis yang kuat untuk menjadi mediator dalam konflik antarnegara di kawasan ASEAN.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) PP KAMMI, Baihaqi, secara khusus mengusulkan Hambalang sebagai lokasi perundingan damai. Menurutnya, Hambalang tidak hanya menawarkan suasana yang tenang dan kondusif untuk dialog, tetapi juga memiliki makna simbolik yang erat dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Saat ini Presiden Prabowo dikenal dunia internasional sebagai juru damai dalam berbagai konflik antarnegara. Untuk konflik di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Kamboja, perundingan damai akan lebih tepat jika difasilitasi di Hambalang,” ujar Baihaqi dalam keterangannya.
PP KAMMI berpandangan, keterlibatan langsung Indonesia—dengan dukungan kepemimpinan Presiden Prabowo—dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia sekaligus membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Menurut Baihaqi, langkah proaktif Indonesia akan menunjukkan kepemimpinan regional yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga solutif.
“Kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memaksimalkan modal kepemimpinan nasional melalui langkah diplomasi yang konkret, bukan sekadar pernyataan normatif,” tegasnya.
Lebih jauh, PP KAMMI juga menyoroti dampak lanjutan konflik kawasan terhadap agenda kerja sama kepemudaan ASEAN. Saat ini, PP KAMMI tengah mempersiapkan pelaksanaan ASEAN Geotourism Summit yang direncanakan berlangsung di kawasan Rinjani UNESCO Global Geopark, Nusa Tenggara Barat. Agenda tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi pemuda ASEAN dalam isu pariwisata berkelanjutan dan diplomasi budaya.
“Kami sedang menyiapkan agenda ASEAN di kawasan Rinjani. Jika konflik dua negara ini berlanjut, kegiatan tersebut berpotensi tidak berjalan maksimal karena pemuda dari negara yang sedang berkonflik tidak dapat hadir,” ungkap Baihaqi dengan nada prihatin.
PP KAMMI menegaskan bahwa stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan kerja sama regional, termasuk di sektor kepemudaan, pendidikan, dan pariwisata. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu tampil sebagai aktor utama dalam menjaga perdamaian Asia Tenggara.
“Kami berharap Presiden Prabowo dapat menjadi jembatan perdamaian bagi kedua negara. Fasilitasi perundingan damai di Hambalang dapat menjadi langkah strategis untuk menegaskan kembali peran Indonesia sebagai penopang utama perdamaian ASEAN,” pungkas Baihaqi.
Dengan dorongan tersebut, PP KAMMI berharap diplomasi Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas kawasan, tetapi juga memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang menjunjung tinggi dialog, persatuan, dan perdamaian.
