Kilas Nusa, Mataram – Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wacana tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia serta berpotensi mencederai semangat reformasi yang telah diperjuangkan rakyat dengan pengorbanan besar.
EXCO Partai Buruh NTB menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Mekanisme Pilkada langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya sendiri secara bebas, adil, dan transparan, sekaligus menjadi instrumen kontrol publik terhadap kekuasaan.
“Pemilihan langsung adalah esensi demokrasi. Rakyat berhak menentukan pemimpinnya sendiri, bukan diserahkan kepada segelintir elite di parlemen,” tegas Lalu Wira Sakti, perwakilan EXCO Partai Buruh NTB, dalam pernyataannya Selasa (6/1/26).
Menurut Partai Buruh NTB, mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPR tidak hanya berisiko mengurangi partisipasi rakyat, tetapi juga membuka ruang terjadinya praktik politik transaksional. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin menjauhkan demokrasi dari substansinya dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem politik.
Partai Buruh menilai demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya demi kepentingan elite atau alasan-alasan pragmatis jangka pendek. Reformasi, lanjutnya, lahir untuk memperluas ruang demokrasi dan memperkuat kedaulatan rakyat, bukan justru membatasinya.
“Demokrasi tidak boleh dibuat mundur. Negara tidak boleh mengambil kebijakan yang berpotensi mencederai semangat reformasi,” lanjutnya.
Oleh karena itu, EXCO Partai Buruh NTB mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari masyarakat sipil, akademisi, organisasi buruh, petani, nelayan, hingga kaum muda—untuk bersama-sama menjaga marwah demokrasi Indonesia agar tetap berjalan di jalur yang benar, adil, dan berkeadaban.
Partai Buruh menegaskan akan terus konsisten berdiri di barisan rakyat dalam memperjuangkan demokrasi yang substansial serta memastikan hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dirampas oleh kepentingan apa pun.
“Demokrasi adalah milik rakyat. Pemimpin harus dipilih langsung oleh rakyat,” pungkas Lalu Wira Sakti.
