Ada tanggal-tanggal tertentu yang terasa seperti memiliki cara sendiri untuk mengajak sebuah bangsa bercermin. 7 September adalah salah satunya. Pada 7 September 1940, Abdurrahman Wahid, yang kemudian dikenal luas sebagai Gus Dur, lahir. Pada tanggal yang sama, 7 September 2004, Munir Said Thalib meninggal dalam perjalanan menuju Belanda. Yang satu datang ke dunia, sementara yang lain pergi meninggalkannya. Namun, lebih dari dua dekade setelah kepergian Munir dan puluhan tahun setelah kelahiran Gus Dur, barangkali pertanyaan terpenting dari tanggal ini bukan lagi tentang mereka, melainkan tentang kita: apa yang kita lakukan dengan warisan keberanian dan kemanusiaan yang mereka tinggalkan?
Ada sedikit catatan menarik tentang tanggal kelahiran Gus Dur. Selama ini, 4 Agustus 1940 juga banyak dicatat sebagai hari kelahirannya, termasuk dalam berbagai dokumen dan pemberitaan. Namun, sejumlah sumber dan keterangan keluarga menyebut 7 September 1940 sebagai tanggal kelahiran yang lebih sesuai dengan penanggalan yang diingat Gus Dur, yakni 4 Sya’ban 1359 Hijriah yang bertepatan dengan 7 September 1940. Karena itu, kedua tanggal tersebut pernah digunakan dalam konteks yang berbeda. Terlepas dari perbedaan pencatatan tersebut, 7 September memiliki makna simbolik tersendiri karena pada tanggal inilah kita dapat mempertemukan kisah kelahiran Gus Dur dengan wafatnya Munir.
Gus Dur dan Munir tentu bukan dua sosok yang identik. Jalan hidup, latar belakang, dan medan perjuangan mereka berbeda. Gus Dur adalah ulama, intelektual, pemimpin organisasi keagamaan, dan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Munir adalah aktivis hak asasi manusia yang banyak mendampingi korban pelanggaran HAM dan berani berhadapan dengan kekuasaan. Namun, ada sesuatu yang mempertemukan keduanya: keberanian untuk menempatkan manusia lebih tinggi daripada sekat identitas, kepentingan kelompok, dan kekuasaan.
Gus Dur menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling membenci. Gus Dur membela pluralisme, kelompok minoritas, dan kebebasan berpikir bukan semata-mata sebagai jargon politik, melainkan sebagai konsekuensi dari cara memandang manusia. Seseorang tidak harus memiliki keyakinan, identitas, atau pandangan yang sama dengan kita untuk mendapatkan penghormatan. Sementara Munir memperlihatkan bentuk keberanian yang berbeda. Munir memilih berdiri bersama mereka yang mengalami ketidakadilan, bahkan ketika pilihan tersebut berarti berhadapan dengan kekuasaan dan membawa risiko bagi dirinya sendiri.
Di sinilah warisan keduanya menjadi relevan untuk Indonesia hari ini. Kita sering mengira keberanian adalah kemampuan berbicara keras, berdebat tanpa gentar, atau menunjukkan bahwa kita paling benar. Padahal, keberanian yang lebih dalam justru muncul ketika seseorang mampu tetap berdiri pada nilai yang diyakininya meskipun nilai itu tidak menguntungkan dirinya. Berani membela orang yang berbeda ketika mayoritas sedang mencemoohnya. Berani mengatakan tidak ketika semua orang mengatakan iya. Berani mengkritik kekuasaan ketika kritik memiliki konsekuensi. Bahkan, yang paling sulit, berani mengakui bahwa kelompok kita sendiri bisa keliru.
Karena itu, persoalan Indonesia mungkin bukan kekurangan orang pintar. Kita memiliki banyak orang berpendidikan, ahli, pejabat, aktivis, dan orang-orang yang mampu berbicara tentang demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, serta kemanusiaan. Persoalannya adalah apakah nilai-nilai tersebut tetap hidup ketika kepentingan pribadi dan kelompok mulai terusik. Sebab, kekuasaan tanpa kesadaran mudah berubah menjadi kesewenang-wenangan, sementara masyarakat tanpa kesadaran mudah berubah menjadi kerumunan yang menghakimi.
Saya pikir, toleransi juga perlu kita pahami lebih dalam. Toleransi bukan sekadar kemampuan untuk membiarkan orang lain berbeda selama perbedaannya tidak mengganggu kepentingan kita. Toleransi yang matang lahir dari kesadaran bahwa manusia lain memiliki martabat yang sama dengan kita, bahkan ketika ia berbeda keyakinan, pilihan, identitas, atau cara memandang kehidupan. Ini membutuhkan kualitas batin: kemampuan untuk keluar sejenak dari pusat diri sendiri dan menyadari bahwa tidak setiap perbedaan adalah ancaman, tidak setiap kritik adalah serangan, dan tidak setiap orang yang berbeda adalah musuh.
Mungkin inilah pekerjaan rumah yang sesungguhnya. Kita telah berbicara banyak tentang pembangunan ekonomi, teknologi, digitalisasi, demokrasi, dan pertumbuhan. Namun, apakah kesadaran kita sebagai manusia juga ikut bertumbuh? Sebab sebuah bangsa tidak hanya dibentuk oleh institusi dan undang-undang, tetapi juga oleh kualitas batin orang-orang yang menjalankan institusi tersebut. Negara membutuhkan kekuasaan, tetapi kekuasaan membutuhkan batas moral. Masyarakat membutuhkan kebebasan, tetapi kebebasan membutuhkan tanggung jawab. Dan perbedaan membutuhkan toleransi agar tidak berubah menjadi permusuhan.
Gus Dur telah pergi. Munir juga telah pergi. Namun, gagasan tidak mati hanya karena manusia yang membawanya telah tiada. Yang menentukan adalah apakah gagasan itu menemukan manusia-manusia baru yang bersedia menjalaninya. Kita tidak harus menjadi Gus Dur. Kita juga tidak harus menjadi Munir. Bahkan, saya sendiri pun tentu masih jauh dibandingkan kualitas tokoh-tokoh tersebut. Kita hanya perlu bertanya dalam ruang kehidupan kita sendiri: ketika melihat ketidakadilan, apakah kita memilih diam karena merasa bukan urusan kita? Ketika seseorang berbeda dengan kita, apakah kita masih mampu menghormatinya? Ketika mendapatkan kekuasaan, apakah kita menggunakannya untuk melayani masyarakat atau memperbesar diri dan kelompok?
Mungkin itulah makna terdalam 7 September. Satu tanggal mengingatkan kita tentang seorang manusia yang lahir dengan keberanian merawat perbedaan, sekaligus tentang seorang manusia yang pergi setelah memperjuangkan mereka yang mengalami ketidakadilan. Gus Dur dan Munir pada akhirnya bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia. Mereka adalah cermin. Dan seperti semua cermin, tugas utamanya menunjukkan siapa kita hari ini.
Maka setelah Gus Dur dan Munir tiada, pertanyaannya bukan sekadar apakah kita masih mengingat nama mereka. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: setelah Gus Dur dan Munir tiada, apakah kita menjadi bangsa yang lebih manusiawi atau hanya menjadi bangsa yang pandai mengenang? (*)
