Kilas Nusa, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, resmi melaksanakan mutasi perdana terhadap jajaran pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB pada Rabu (30/04/25). Bertempat di ruang tengah Pendopo Gubernur NTB, sebanyak 72 pejabat dilantik, terdiri dari 26 pejabat eselon II dan sisanya pejabat eselon III.
Mutasi ini menjadi langkah awal Gubernur Iqbal dalam menerapkan sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi NTB. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa proses mutasi dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi masing-masing pejabat agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal.
Dari total 26 pejabat eselon II yang dimutasi, sejumlah nama mengalami rotasi posisi strategis. Di antaranya, Yusron Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB. Sementara itu, Lalu Mohamad Faozal, mantan Kepala Dinas Perhubungan, bergeser menjadi Asisten II Setda NTB.
Posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dukcapil (DPMPD Dukcapil) kini diemban oleh Lalu Hamdi, menggantikan jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Biro Pemerintahan. Nursalim, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi, kini memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan Nelly Yuniarti, mantan Kepala Dinas Perdagangan, dipindah menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Tri Budi Prayitno, mantan Kadispora, dipercaya menggantikan Yusron Hadi sebagai Kepala BKD. Eva Dewiyami, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), kini menjadi Asisten III. Abdul Wahid berpindah dari jabatan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan menjadi Staf Ahli Gubernur A, dan Subhan Hasan dari Kasatpol PP menjadi Staf Ahli Gubernur B bidang infrastruktur. Akhsanul Khalik, mantan Kadis Sosial, kini menjabat Staf Ahli Gubernur C.
Nama-nama lain yang turut bergeser di antaranya: Wirawan Ahmad (yang sebelumnya menjabat Asisten III) kini menjabat Kadis Pemuda dan Olahraga, Izzudin Mahali (mantan Staf Ahli) menjadi Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, Ashari (mantan Kepala BPSDM) menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sementara itu, Ahmad Nur Aulia, sebelumnya menjabat Kepala DPMPD Dukcapil, kini menjadi Kadis Pariwisata. Posisi Kadis Perdagangan kini diisi oleh Jamaludin Malady, yang sebelumnya menjabat Kadis Pariwisata. Abdul Aziz, mantan Kadis Ketahanan Pangan, berpindah sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Aidy Furqan, mantan Kadis Dikbud, kini mengisi posisi Kadis Ketahanan Pangan.
Selain itu, Sadimin, mantan Kadis Perkim, kini menjabat Kadis PUPR, dan Najamudin Amy, mantan Kadis Kominfotik, ditugaskan menjadi Kadis Perkim. Nunung Triningsih (mantan Kadis P3AP2KB) kini menjabat sebagai Kadis Sosial, dan Surya Bahari, mantan Sekwan, kini bergeser menjadi Kadis P3AP2KB. Posisi Sekretaris Dewan kini diisi oleh Hendra Saputra, yang sebelumnya menjabat Karo Umum, sementara Muhamad Riadi, mantan Kadisnakkeswan, menggantikan posisi tersebut di Biro Umum.
Fathul Gani, sebelumnya Asisten II Setda, kini ditugaskan menjadi Kasatpol PP, dan I Gede Putu Ariyadi, mantan Kadisnakertrans, kini mengisi posisi sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Satu-satunya pejabat yang tidak lagi menjabat dalam jabatan struktural, Roni Yuhaeri, mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), beralih menjadi pejabat fungsional atas pilihannya sendiri.
Gubernur Iqbal menegaskan, dalam mutasi ini tidak ada pejabat eselon II yang dinonjobkan. Bahkan, penyebutan eselon seperti II A, II B, maupun II C kini tidak lagi relevan dalam sistem birokrasi NTB. “Dalam sistem kepegawaian sekarang, A atau B tidak terlalu diperhatikan. Yang terpenting adalah kinerja dan kontribusi,” tegas Iqbal.
Mutasi perdana ini, sambungnya, adalah langkah awal dalam membangun sistem pemerintahan yang berbasis merit. Ia juga mengisyaratkan bahwa proses selanjutnya akan terus dilakukan untuk menyempurnakan implementasi sistem meritokrasi di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda. “Ini fase pertama dari rangkaian proses merit, karena merit bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam,” ujarnya.
Meski mutasi besar-besaran telah dilakukan, Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 14 jabatan yang lowong. Sebanyak 11 di antaranya merupakan posisi Kepala OPD, sementara sisanya adalah posisi wakil direktur rumah sakit.
Beberapa jabatan yang belum terisi antara lain: Kepala Bappenda, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Disnakkeswan, Kepala Disnakertrans, Kepala Biro PBJ, Kepala Biro Organisasi, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas LHK, Kepala Biro Pemerintahan.
Gubernur pun meminta dukungan semua pihak agar birokrasi tetap berjalan lancar sembari menyelesaikan proses pengisian jabatan-jabatan kosong tersebut. “Pesan saya, fokus saja untuk bekerja sebagai birokrat. Itu yang utama,” pungkasnya.
