Saya kira hampir semua orang menginginkan hal yang sama: hidup yang lebih baik. Kita ingin jalan yang lebih lancar, lingkungan yang lebih aman, usaha yang lebih mudah berkembang, pemerintah yang bekerja dengan baik, dan masyarakat yang semakin tertib. Hanya saja, keinginan untuk menjadi lebih baik tidak selalu membawa kita pada kesepakatan tentang bagaimana cara mencapainya. Gesekan bisa saja muncul, termasuk dalam persoalan road barrier di Rembiga.
Bagi pemerintah, rekayasa lalu lintas tentu memiliki alasan. Kemacetan di kawasan Rembiga memang membutuhkan solusi, dan membuat arus kendaraan lebih lancar adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ketika sistem satu arah diterapkan dan water barrier dipasang, pemerintah tentu berharap persoalan kepadatan dapat dikurangi dan perjalanan masyarakat menjadi lebih baik.
Namun, bagi sebagian masyarakat yang tinggal dan berusaha di sekitar Rembiga, persoalannya mungkin terasa berbeda. Jalan yang lebih lancar bagi kendaraan belum tentu berarti akses yang lebih mudah bagi warga. Pedagang dapat merasakan perubahan arus pelanggan, warga harus menempuh rute yang berbeda, sementara pejalan kaki mungkin memiliki kekhawatiran baru ketika harus menyeberang jalan yang kendaraan di dalamnya bergerak lebih lancar.
Di sini sebenarnya tidak ada pihak yang perlu buru-buru dianggap sebagai penjahat dan tidak ada pula yang harus langsung dinobatkan sebagai pihak yang paling benar. Pemerintah memiliki perspektifnya sendiri, masyarakat memiliki pengalaman langsungnya sendiri, dan keduanya perlu dipertemukan.
Namun, ada satu hal yang menurut saya perlu kita sepakati. Ketidaksetujuan adalah sesuatu yang wajar, tetapi cara kita menyampaikan ketidaksetujuan juga merupakan bagian dari kedewasaan. Membongkar fasilitas publik secara sepihak bukan cara yang seharusnya kita normalisasi. Kalau ada kebijakan yang dianggap merugikan, kita memiliki banyak cara untuk menyampaikan keberatan secara tertib, mulai dari berdialog dengan pemerintah setempat hingga membawa persoalan tersebut ke forum yang lebih tinggi.
Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memahami bahwa masyarakat bukan sekadar angka dalam laporan lalu lintas. Mereka adalah manusia yang menjalani konsekuensi kebijakan tersebut setiap hari. Karena itu, mendengarkan keluhan warga bukan berarti pemerintah harus selalu mengalah. Mendengarkan justru merupakan bagian dari pekerjaan pemerintah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap sebelum memperbaiki sebuah kebijakan.
Dalam manajemen, kita mengenal istilah stakeholder management, yaitu bagaimana sebuah organisasi mengelola kepentingan berbagai pihak yang terkena dampak dari sebuah keputusan. Prinsip sederhananya adalah bahwa keberhasilan tidak cukup dilihat dari satu sisi. Dalam kasus Rembiga, pemerintah mungkin melihat apakah kendaraan menjadi lebih lancar, tetapi masyarakat juga perlu melihat apakah kehidupan di sekitarnya menjadi lebih aman dan nyaman. Pedagang melihat apakah konsumennya tetap mudah datang, pejalan kaki melihat apakah mereka dapat menyeberang dengan aman, sementara pengguna jalan melihat apakah waktu tempuh mereka menjadi lebih singkat. Semua itu adalah bagian dari satu persoalan yang sama.
Karena itu, saya kira kita tidak perlu memperdebatkan Rembiga dengan emosi yang terlalu besar. Kalau pemerintah mengatakan rekayasa tersebut membuat lalu lintas lebih lancar, mari lihat datanya. Kalau masyarakat mengatakan usaha mereka terdampak, mari ukur juga dengan data. Berapa perubahan waktu tempuh kendaraan? Bagaimana perubahan kepadatan? Berapa omzet pedagang sebelum dan sesudah rekayasa? Bagaimana jumlah pelanggan? Bagaimana kondisi keselamatan pejalan kaki? Apakah kendaraan yang biasanya melewati jalan utama justru masuk ke jalan lingkungan? Dengan cara seperti itu, kita sedang mengubah perdebatan dari “siapa yang paling benar” menjadi “apa yang paling baik”.
Saya juga melihat perkembangan pada Senin, 31 Agustus, sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dan Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, turun langsung melihat kondisi Rembiga pada sore hari dan berdialog dengan masyarakat serta pelaku UMKM. Setelah mediasi, road barrier kembali dipasang dan rekayasa lalu lintas dilanjutkan, disertai sejumlah rencana evaluasi dan perbaikan fasilitas pendukung.
Bagi saya, kehadiran pemerintah di lapangan bukan sekadar simbol. Ada pesan penting di sana bahwa keputusan yang dibuat di belakang meja tetap harus bertemu dengan kenyataan di lapangan. Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyadari bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada hanya memenuhi kepentingan satu kelompok.
Inilah mungkin pembelajaran paling penting dari Rembiga. Kita semua ingin keadaan menjadi lebih baik, tetapi menjadi lebih baik membutuhkan kemampuan untuk menerima bahwa kepentingan kita bukan satu-satunya kepentingan yang ada. Pemerintah perlu belajar bahwa kebijakan yang baik membutuhkan komunikasi, data, evaluasi, dan kesediaan mendengar. Masyarakat juga perlu belajar bahwa kritik akan jauh lebih kuat ketika disampaikan dengan cara yang tertib, argumentatif, dan tidak merugikan kepentingan publik yang lebih luas.
Sebuah kota pada dasarnya adalah ruang bersama. Ketika kita hanya berpikir tentang apa yang nyaman bagi diri sendiri atau kelompok sendiri, kita akan mudah melihat pihak lain sebagai pengganggu. Tetapi ketika kita mulai bertanya apa yang terbaik bagi Mataram secara keseluruhan, perbedaan kepentingan bisa berubah menjadi bahan untuk mencari solusi.
Mungkin karena itu, saya tidak ingin melihat polemik Rembiga sebagai pertarungan antara pemerintah dan masyarakat. Saya lebih suka melihatnya sebagai proses belajar bersama. Pemerintah belajar mendengar. Masyarakat belajar menyampaikan. Pemerintah belajar mengevaluasi. Masyarakat belajar memahami. Keduanya sama-sama belajar bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan memaksakan kehendak.
Road barrier hanyalah sebuah benda. Yang jauh lebih penting adalah hubungan antara manusia yang berada di baliknya. Dan kalau gesekan di Rembiga membuat pemerintah menjadi lebih terbuka, masyarakat menjadi lebih dewasa, dan kita semua semakin mampu melihat kepentingan bersama, mungkin ada sesuatu yang baik yang sedang tumbuh dari persoalan ini. Menjadi lebih baik bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat. Menjadi lebih baik berarti belajar bagaimana berbeda pendapat tanpa berhenti menjadi bagian dari satu masyarakat yang sama. (*)
