Kilas Nusa, Mataram – Banjir besar yang melanda Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025, menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Salah satu suara paling keras datang dari Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, SH, yang juga menjabat sebagai Ketua Exco Partai Buruh NTB.
Dalam rilis pernyataan sikapnya, Lalu Wira menyebut banjir kali ini bukan sekadar musibah alam, melainkan “tamparan keras” atas kelalaian dan gagalnya pemerintah kota dalam mengelola sampah dan sistem drainase secara serius.
“Kami menilai, banjir ini bukan semata akibat hujan deras, melainkan buah dari kelalaian struktural dan tata kelola kota yang buruk,” tegas Lalu Wira.
Dalam pernyataannya pada Senin (7/7/25), ia mengkritik kondisi lingkungan Kota Mataram yang dipenuhi sampah, saluran air tersumbat, dan menjamurnya bangunan liar serta lapak pedagang yang berdiri di atas got dan trotoar. Fenomena ini, menurutnya, mencerminkan lemahnya pengawasan dan nihilnya komitmen serius dari pemerintah daerah.
Lalu Wira menyampaikan empat poin seruan yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Mataram dan jajaran pemerintahannya: Peraturan Wali Kota yang Tegas, Pemerintah Kota didesak segera memberlakukan Perwali yang memuat: Larangan dan sanksi keras bagi pelaku pembuangan sampah sembaranga; Penggusuran lapak-lapak liar di atas saluran air dan trotoar; Tata kelola drainase yang berbasis mitigasi bencana dan perubahan iklim.
Proaktivitas Perangkat Daerah; Ia menekankan agar instansi teknis tidak hanya bersikap reaktif setelah banjir terjadi. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu sabar dengan birokrasi yang lamban dan minim inisiatif.
Peran Serta Masyarakat Lalu Wira mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun, katanya, kesadaran itu tak akan tumbuh tanpa keteladanan dan ketegasan dari para pemimpin daerah.
Sanksi Bagi Pelanggar “Kepada warga yang masih membuang sampah sembarangan di kali, got, dan saluran air: Anda bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi telah menyengsarakan seluruh warga kota,” ujarnya.
Ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar imbauan yang tak bertaji.
Pernyataan keras ini ditutup dengan penegasan bahwa SPN NTB dan Partai Buruh NTB tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah kota, Lalu Wira menyatakan pihaknya siap membawa isu ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kota ini milik kita semua. Jangan biarkan ia tenggelam karena kelalaian pemimpinnya dan ketidakpedulian warganya.”
Banjir yang kembali melumpuhkan aktivitas warga Mataram di sejumlah titik pada Minggu kemarin menjadi peringatan serius bahwa persoalan lingkungan tidak bisa lagi disikapi dengan cara-cara lama.
Desakan agar pemerintah daerah segera berbenah kini semakin keras bergema. Saatnya semua pihak bertanggung jawab – pemimpin dan rakyat – untuk menyelamatkan wajah kota yang selama ini dikenal sebagai pusat peradaban di Pulau Lombok.
