Kilas Nusa, Mataram – Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyewa puluhan mobil listrik menuai sorotan dari kalangan pemuda. Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) Kota Mataram mempertanyakan transparansi serta dasar efisiensi dari kebijakan yang diambil oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tersebut.
Ketua PD Pemuda NW Kota Mataram, M Zainul Mukhtar Firdaus, menyatakan pihaknya mencermati sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam satu tahun terakhir. Salah satu yang paling disorot adalah keputusan menyewa 72 unit mobil listrik dengan nilai anggaran mencapai Rp14 miliar.
Menurutnya, kebijakan tersebut hingga kini belum disertai penjelasan yang terbuka mengenai urgensi serta manfaat nyata bagi daerah, terutama terkait klaim efisiensi anggaran.
“Jika alasan penggunaan mobil listrik adalah efisiensi, maka pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa penghematan yang dihasilkan. Berapa biaya operasional kendaraan sebelumnya, berapa biaya setelah menggunakan mobil listrik, dan berapa besar pengurangan anggaran BBM yang benar-benar terjadi,” ujar Firdaus di Mataram, Senin (16/3/2026).
Ia menegaskan, klaim efisiensi tidak cukup disampaikan dalam bentuk narasi atau pernyataan sepihak dari pemerintah. Publik, kata dia, membutuhkan data konkret yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Publik membutuhkan data konkret, bukan sekadar klaim atau lip service. Harus ada hitungan matematis yang transparan agar masyarakat bisa menilai apakah kebijakan Rp14 miliar ini benar-benar menghasilkan efisiensi atau justru sebaliknya,” tegasnya.
Selain soal efisiensi anggaran, Pemuda NW juga menyoroti kesiapan ekosistem kendaraan listrik di NTB yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Firdaus menyebut penerapan kendaraan listrik semestinya diiringi kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari kondisi jalan, ketersediaan stasiun pengisian daya, hingga layanan perawatan kendaraan.
Menurutnya, masih banyak ruas jalan di NTB yang belum dalam kondisi optimal, sementara fasilitas pengisian daya kendaraan listrik juga belum tersebar merata.
“Kalau ekosistemnya belum siap, maka kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam operasional pemerintahan,” katanya.
Tak hanya kebijakan mobil listrik, Pemuda NW juga mengkritisi penerapan sistem meritokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan profesionalitas.
Firdaus menilai proses yang selama ini disebut sebagai meritokrasi belum pernah dipaparkan secara terbuka kepada publik. Penilaian terhadap pejabat, kata dia, kerap diumumkan secara sepihak tanpa penjelasan mengenai indikator penilaian maupun hasil evaluasi yang digunakan.
“Selama ini tidak ada keterbukaan. Tiba-tiba saja diumumkan seseorang memiliki nilai bagus, lalu langsung dilantik. Publik tidak pernah mengetahui seperti apa proses penilaiannya, siapa saja yang ikut seleksi, dan bagaimana hasil penilaian tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah pejabat yang dilantik tanpa mengikuti proses beauty contest atau seleksi terbuka yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem merit.
“Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Ada beberapa pejabat yang tidak mengikuti beauty contest, tetapi justru dilantik menduduki jabatan strategis. Hal seperti ini justru mencederai prinsip meritokrasi yang selama ini digaungkan,” katanya.
Firdaus bahkan menyebut adanya figur yang pernah menjadi sorotan aparat penegak hukum namun tetap dipercaya menduduki jabatan strategis dalam birokrasi.
“Ini menjadi kontradiksi besar. Di satu sisi meritokrasi terus dikampanyekan, tetapi di sisi lain orang-orang yang bermasalah justru tetap bertahan bahkan menempati posisi penting dalam birokrasi,” tegasnya.
Pemuda NW juga menyoroti masih banyaknya jabatan strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini diisi oleh pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt). Salah satunya adalah posisi Sekretaris Daerah yang disebut belum memiliki pejabat definitif.
Di sisi lain, berbagai program strategis yang pernah dijanjikan pemerintah daerah juga dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Program-program tersebut antara lain Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agromaritim, NTB Inklusif, dan NTB Connected.
Firdaus menegaskan masyarakat tidak tinggal diam dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, publik terus mencermati dan mencatat setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah.
“Jangan kira publik diam lalu pemerintah bisa menjalankan roda pemerintahan seenaknya. Publik sedang mencatat, menghitung, dan menilai apa saja yang benar-benar dilaksanakan oleh pemimpin NTB,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Percayalah, kami tidak diam. Kami hanya sedang menghitung dan menunggu waktu,” pungkasnya.
