Kilas Nusa, Mataram – DPW PBB NTB menggelar Rapat Koordinasi dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang se-Nusa Tenggara Barat di Markas DPW PBB NTB, Mataram, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi dalam memperkuat struktur partai hingga ke tingkat ranting.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPW PBB NTB, mulai dari Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Ketua DPW, Sekretaris DPW, Bendahara DPW, para Wakil Ketua, Wakil Sekretaris DPW, hingga seluruh Ketua dan Sekretaris DPC PBB dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.
Ketua DPW PBB NTB, Nadirah, SE., Ak, mengatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki tujuan strategis untuk mempererat hubungan antar pengurus sekaligus memperkuat mesin partai dalam menghadapi agenda politik ke depan.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menjalin silaturahmi, menyamakan visi dan langkah organisasi, serta memperkuat mesin partai sampai ke tingkat paling bawah,” ujar Nadirah.
Menurutnya, kekuatan sebuah partai politik tidak hanya ditentukan oleh kepengurusan di tingkat wilayah, tetapi juga oleh soliditas dan efektivitas struktur organisasi hingga ke tingkat cabang. Karena itu, konsolidasi internal menjadi prioritas utama yang terus dilakukan DPW PBB NTB.
Selain rapat koordinasi, agenda utama kegiatan tersebut adalah penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB se-NTB yang telah diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang.
SK tersebut merupakan produk kepengurusan DPP PBB di bawah kepemimpinan Yuri Kemal Fadlullah sebagai Penjabat (Pj.) Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB. Penyerahan SK ini diharapkan dapat memberikan kepastian organisasi sekaligus menjadi landasan bagi seluruh DPC untuk menjalankan roda kepartaian secara lebih optimal.
Nadirah menegaskan bahwa legalitas kepengurusan DPP PBB yang dipimpin Yuri Kemal Fadlullah dan Ruksamin telah memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh keputusan organisasi yang diterbitkan oleh kepengurusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
“Dengan telah disahkannya kepengurusan DPP oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, maka seluruh struktur organisasi hingga tingkat daerah memiliki legitimasi yang jelas untuk melaksanakan program dan agenda partai,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap seluruh pengurus DPC yang telah menerima SK dapat segera melakukan konsolidasi internal di wilayah masing-masing serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dinilai penting sebagai upaya membangun kembali kekuatan Partai Bulan Bintang di NTB sekaligus memperluas basis dukungan menjelang kontestasi politik mendatang.
Melalui kegiatan rapat koordinasi dan penyerahan SK tersebut, DPW PBB NTB menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat organisasi, membangun soliditas kader, serta memastikan seluruh struktur partai bergerak dalam satu komando demi mewujudkan target dan cita-cita politik Partai Bulan Bintang di Nusa Tenggara Barat.
