Direktur Kawal NTB Prihatin atas OTT KPK di Lombok Barat
Kilas Nusa, Lombok Barat – Direktur Kawal NTB, M. Samsul Qomar (MSQ), menyampaikan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lombok Barat.
Menurut MSQ, peristiwa tersebut menjadi pukulan bagi masyarakat Lombok Barat yang sebelumnya menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan daerah pascapemilihan kepala daerah.
“Sebagai kawan tentu saya prihatin dengan kejadian ini. Apalagi baru saja berpolitik dan menjadi bupati. Semestinya semangat membangun Lombok Barat juga diiringi dengan semangat antikorupsi, bukan justru memanfaatkan pembangunan untuk kepentingan pribadi,” ujar MSQ dalam keterangan tertulis yang diterima Kilas Nusa, Rabu (22/7/2026).
Ia menilai, apabila dugaan yang sedang diproses aparat penegak hukum terbukti, maka peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa pembangunan daerah harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Apresiasi Sikap PAN
Dalam pernyataannya, MSQ juga mengapresiasi langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang menurutnya menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan mengambil tindakan terhadap kadernya yang tersangkut kasus hukum.
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi partai politik lainnya dalam menjaga integritas kader yang menduduki jabatan publik.
“Ini menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” katanya.
Soroti Kader Partai Lain yang Masih Aktif
Selain itu, MSQ turut menyoroti masih adanya sejumlah anggota DPRD NTB dari partai politik lain yang tetap aktif meskipun menurutnya telah berstatus terdakwa dalam perkara hukum.
Ia menyebut nama Indra Jaya Usman dari Partai Demokrat, Hamdan Kasim dari Partai Golkar, dan Nasib Ikroman dari Partai Perindo.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi narasumber. Status hukum maupun mekanisme pemberhentian anggota legislatif merupakan kewenangan lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
OTT KPK Dinilai Harus Jadi Pelajaran bagi Kepala Daerah
Lebih lanjut, MSQ mengingatkan bahwa praktik korupsi dapat terjadi di daerah mana pun apabila sistem pengawasan tidak berjalan secara efektif.
Menurutnya, kasus yang tengah ditangani KPK di Lombok Barat harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar mengedepankan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Peristiwa seperti ini bisa saja menimpa kepala daerah lainnya apabila praktik-praktik korupsi tetap dipelihara. Karena itu seluruh kepala daerah harus memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga oleh setiap pejabat publik melalui pelayanan yang profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat Diminta Mengawal Pemerintahan
MSQ juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan dan tidak memberikan ruang terhadap praktik korupsi.
Menurutnya, pembangunan daerah harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menyerahkan seluruh proses pembuktian kepada aparat penegak hukum dan pengadilan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, kasus yang menjadi perhatian publik tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penegakan hukum semata, tetapi juga momentum memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
