Kemarin, 17 Agustus 2026, kita kembali memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dengan berbagai upacara dan perayaan di seluruh penjuru negeri. Tahun ini, kita diajak merenungkan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, sebuah frasa yang sebenarnya telah lama menjadi bagian dari cita-cita konstitusional bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, di tengah berbagai capaian pembangunan yang terus kita saksikan, ada satu pertanyaan yang rasanya perlu kita bawa lebih dalam: ketika kita begitu sibuk membangun Indonesia secara fisik, apakah kita juga sedang sungguh-sungguh membangun manusia Indonesia?
Pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika kita kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam upacara kemerdekaan. Lagu yang diciptakan Wage Rudolf Soepratman pada 1928 dan pertama kali diperdengarkan dalam Kongres Pemuda II tersebut bukan sekadar lagu kebangsaan yang harus dinyanyikan dengan sikap sempurna. Di dalamnya terdapat gagasan besar mengenai bangsa yang ingin merdeka, bersatu, dan sejahtera. Salah satu bagian liriknya bahkan menyimpan pesan pembangunan yang sangat dalam: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.”
Menariknya, jiwa disebut lebih dahulu daripada badan. Kita mungkin menganggapnya sebagai susunan kata biasa, tetapi jika direnungkan, pesan tersebut terasa sangat relevan dengan pembangunan Indonesia hari ini. Sebelum membangun gedung, jalan, jembatan, kawasan industri, sekolah, koperasi, dan berbagai infrastruktur lainnya, kita perlu membangun manusia yang akan mengelola, menggunakan, merawat, dan mempertanggungjawabkan semuanya. Sebab, pembangunan fisik tanpa pembangunan mental, karakter, moral, dan integritas akan memiliki fondasi yang rapuh.
Jalan yang dibangun dengan anggaran besar tetap dapat rusak jika proses pembangunannya dikorupsi. Gedung sekolah yang megah tidak otomatis menghasilkan pendidikan berkualitas apabila guru, peserta didik, dan sistem pendidikannya tidak berkembang. Koperasi yang dibentuk dalam jumlah besar juga tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi masyarakat apabila orang-orang di dalamnya tidak memiliki literasi keuangan, kemampuan manajemen, integritas, dan budaya gotong royong. Kita sering terlalu cepat mengukur keberhasilan dari apa yang dapat dilihat, sementara perubahan manusia membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk terlihat.
Dalam perspektif manajemen, kita perlu membedakan antara output dan outcome. Output mudah dihitung dan mudah dikomunikasikan: berapa jalan yang selesai, berapa gedung yang dibangun, berapa koperasi yang didirikan, atau berapa program yang diluncurkan. Outcome jauh lebih sulit karena pertanyaannya bukan lagi apa yang telah dikerjakan, melainkan apa yang benar-benar berubah setelah pekerjaan itu dilakukan. Apakah masyarakat menjadi lebih mandiri? Apakah kualitas pendidikan meningkat? Apakah karakter anak-anak kita semakin kuat? Apakah produktivitas meningkat? Apakah korupsi berkurang? Apakah masyarakat semakin mampu mengambil keputusan secara rasional?
Persoalannya, dunia politik memang memiliki insentif yang kuat terhadap sesuatu yang cepat terlihat. Infrastruktur dapat diresmikan, difoto, diberitakan, dan dirasakan secara langsung. Pendidikan karakter tidak demikian. Anak yang hari ini belajar tentang kejujuran mungkin baru memperlihatkan hasilnya puluhan tahun kemudian ketika ia menjadi dokter, pengusaha, dosen, birokrat, hakim, atau pemimpin. Karena itu, pembangunan manusia sering kalah sexy dibandingkan pembangunan fisik, bukan karena kurang penting, tetapi karena hasilnya tidak selalu dapat dikapitalisasi dalam waktu singkat.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana kita melihat pembangunan. Program tersebut memiliki tujuan yang sangat masuk akal karena anak yang sehat dan tercukupi gizinya tentu memiliki kondisi yang lebih baik untuk belajar. Namun, persoalannya bukan sekadar apakah program tersebut baik atau tidak. Kita juga harus bertanya mengenai desain anggarannya, sumber pendanaannya, mekanisme pengawasannya, serta bagaimana dampaknya diukur terhadap pendidikan dan pembangunan manusia.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bahkan telah memberikan arah bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan untuk tahun-tahun berikutnya, paling lambat pada APBN 2028. Pelajaran terpenting dari persoalan ini bukan mempertentangkan makanan bergizi dengan pendidikan, melainkan bagaimana sebuah negara mengelola prioritas pembangunan secara jernih, transparan, dan berbasis dampak.
Saya melihat relevansi mindful marketing dalam manajemen pembangunan. Mindful marketing pada dasarnya mengajarkan bahwa nilai tidak boleh berhenti pada bagaimana sesuatu dipersepsikan, tetapi harus benar-benar hadir dalam pengalaman dan manfaat yang diterima manusia. Prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan: jangan hanya bertanya apa yang bisa dibangun dan dikomunikasikan, tetapi tanyakan pula apa nilai nyata yang tercipta bagi masyarakat.
Pemerintah tidak cukup hanya melakukan marketing of government, yaitu mengomunikasikan berbagai keberhasilan pembangunan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa apa yang dikomunikasikan benar-benar sejalan dengan realitas yang dialami masyarakat. Dari sinilah kepercayaan publik tumbuh, bukan dari pencitraan, melainkan dari konsistensi antara janji, proses, pengalaman, dan hasil.
Karena itu, pembangunan Indonesia seharusnya tidak memilih antara membangun badan dan membangun jiwa. Keduanya harus berjalan bersama. Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, koperasi, dan berbagai infrastruktur tetap penting, tetapi semuanya membutuhkan manusia yang berintegritas untuk memastikan bahwa manfaatnya tidak berhenti pada seremoni.
Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur pada akhirnya bukan hanya Indonesia yang memiliki banyak bangunan, tetapi Indonesia yang memiliki manusia yang mampu mengelola kekayaan dan kekuasaan dengan kesadaran. Masyarakat yang sehat, terdidik, kritis, produktif, berkarakter, dan tidak mudah dikendalikan oleh sekadar citra adalah modal pembangunan yang jauh lebih panjang umur daripada sebuah proyek fisik.
Maka setelah kemarin kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya, mungkin ada baiknya kita tidak hanya mengingat perjuangan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, tetapi juga merenungkan bentuk penjajahan yang mungkin masih ada di dalam diri kita: ketidakjujuran, ketamakan, korupsi, kebodohan, manipulasi, dan ketidakpedulian.
Sebab, kemerdekaan tidak akan pernah selesai hanya dengan membangun badan bangsa. Kita perlu terus membangun jiwanya. Dan mungkin, setelah hampir satu abad Indonesia Raya mengingatkan kita tentang hal itu, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita sedang membangun Indonesia, tetapi Indonesia seperti apa yang sedang kita bangun, dan manusia seperti apa yang akan hidup di dalamnya? (*)
