Kilas Nusa, Lombok Barat – Menjelang pelaksanaan mutasi pejabat yang direncanakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini atau yang akrab disapa Bupati LAZ dalam waktu dekat, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat mulai angkat bicara. Salah satunya datang dari Ketua Komisi II DPRD Lobar, H. Husnan Wadi, S.H., yang menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang menjadi mitra Komisi II.
Dalam keterangannya, Husnan menegaskan bahwa mutasi adalah hak prerogatif Bupati. Namun, pihak legislatif, terutama Komisi II, merasa perlu memberikan masukan konstruktif sebagai bentuk kontrol demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. “Mutasi itu sepenuhnya hak Bupati. Tapi sebagai mitra pengawasan, kami merasa perlu menyampaikan catatan-catatan penting, terutama terhadap OPD penghasil PAD. Ada yang kami beri rapor merah karena kinerjanya belum optimal,” ujar Husnan.
Ia menyoroti khususnya OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menurutnya hingga kini belum menunjukkan performa signifikan. Padahal, lanjut Husnan, potensi PAD Lombok Barat sangat besar, terutama dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan bahkan pertambangan. “Realisasi PAD Lobar tahun 2023 memang tercatat sebesar Rp103,52 miliar, sedikit di atas target Rp100 miliar. Tapi dari tahun ke tahun, pertumbuhannya stagnan. Banyak potensi yang bocor dan tidak dikelola maksimal,” tegas politisi ini.
Lebih lanjut, Husnan menyarankan agar Bupati melakukan penyegaran di tubuh OPD, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber PAD. Ia menekankan pentingnya meritokrasi penempatan pejabat berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan. “Kalau Bupati ingin melihat lonjakan PAD yang nyata, maka pembantunya yakni kepala OPD penghasil PAD perlu dievaluasi. Kami yakin Bupati tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak,” tambahnya.
Komisi II, sambung Husnan, siap mendukung langkah Bupati dalam melakukan perombakan, bahkan pihaknya akan menyampaikan “rapor merah” secara resmi sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang lebih akuntabel dan profesional. “Siapa pun nanti yang dilantik, kami harap bukan lagi sosok yang hanya numpang nama atau jabatan. Harus ada etos kerja dan komitmen peningkatan kinerja, terutama di sektor-sektor yang menjadi leading kami di Komisi II,” tegasnya.
Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Husnan memberikan apresiasi atas penunjukan Sudirman sebagai Direktur Utama PT Giri Menang Air Minum. Penunjukan ini dinilai tepat karena dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dan transparan. “Kita apresiasi penunjukan Pak Sudirman. Selain dari sisi keilmuan, beliau juga memiliki kapasitas manajerial yang baik. Kami di Komisi II akan terus mengawal agar perusahaan daerah bisa memberikan kontribusi maksimal untuk PAD,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Komisi II DPRD Lobar membidangi sejumlah OPD strategis, antara lain Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKKAD), seluruh BLUD, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta OPD lain yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah.
