Kilas Nusa, Lombok Tengah – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas. Sejumlah pihak yang mengatasnamakan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dari berbagai daerah ramai-ramai mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, yang disebut sah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum RI untuk mundur dari jabatannya.
Desakan tersebut menuai respons keras dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Lombok Tengah. Melalui Ketua OKK DPC PPP Kabupaten Lombok Tengah, Martono Zulkarnaen, pihaknya menilai kelompok yang menyuarakan tuntutan tersebut tidak memiliki legitimasi yang jelas dalam struktur partai.
“Saya justru bingung dan merasa aneh. Mereka yang mengaku sebagai DPW-DPW ini meminta Sekjen mundur, padahal status mereka sendiri tidak jelas. Mereka bukan bagian sah dari pengurus partai di wilayahnya masing-masing,” tegas Martono.
Martono menilai, polemik yang terjadi di tubuh PPP saat ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi seluruh elemen partai, khususnya kubu Ketua Umum. Ia menyoroti langkah-langkah yang dinilai justru memperkeruh situasi dan berpotensi menurunkan elektabilitas partai.
“Seharusnya dilakukan introspeksi, bukan malah membuat gerakan yang semakin mengkerdilkan kekuatan PPP. Ini partai besar, warisan ulama, bahkan memiliki nilai historis dan spiritual yang kuat. Jangan sampai dirusak oleh kepentingan oknum,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi asal Beleke ini juga mempertanyakan keabsahan DPW-DPW yang baru muncul dan turut mendesak Sekjen mundur. Menurutnya, klaim kepemilikan SK oleh kelompok tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui negara.
“Lucu rasanya, mereka merasa punya SK, tapi tidak bisa digunakan dan tidak diakui oleh negara. Artinya, secara hukum mereka cacat. Lalu bagaimana bisa mereka menuntut Sekjen yang jelas-jelas sah untuk mundur?” kritiknya.
Martono juga mengingatkan bahwa posisi Sekjen PPP tidak ditentukan secara sepihak oleh Ketua Umum, melainkan melalui proses islah yang melibatkan pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai desakan tersebut tidak berdasar.
Dalam pernyataannya, Martono mengajak seluruh kader PPP untuk kembali berpikir rasional dan mengedepankan kepentingan bersama, bukan ego kelompok. Ia juga menyindir arah konsolidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dinilainya tidak memiliki tujuan jelas.
“Kalau mengurus organisasi hanya pakai emosi tanpa rasionalitas, hasilnya akan kacau. Konsolidasi yang dilakukan sekarang seperti berjalan tanpa arah. Jalan terus, tapi tidak jelas tujuannya ke mana,” katanya.
Menutup pernyataannya, Martono berharap konflik internal PPP dapat segera diselesaikan agar partai bisa kembali fokus menghadapi agenda politik ke depan, khususnya Pemilu 2029.
“Kami berharap kemelut ini segera berakhir. PPP harus kembali solid, punya visi yang sama, dan siap menyongsong Pemilu 2029 dengan kekuatan penuh,” pungkasnya.
