Kilas Nusa, Mataram – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Nusa Tenggara Barat kembali mencuat ke publik. Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melontarkan kritik terhadap pernyataan Sitti Ari yang sebelumnya menanggapi sikap lima DPC PPP di NTB yang menolak pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab).
Ketua DPC PPP Kota Bima, Syafriansar, secara tegas menyarankan Sitti Ari untuk lebih mendalami dunia organisasi sebelum melontarkan pernyataan ke publik. Ia menilai pemahaman terhadap mekanisme dan aturan internal partai menjadi hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.
“Lebih baik belajar dulu, pahami aturan main organisasi, khususnya di PPP, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak asal berbicara,” ujarnya.
Syafriansar yang juga merupakan mantan anggota DPRD Provinsi NTB itu menambahkan bahwa posisi Sitti Ari sebagai kader baru dinilai belum cukup kuat untuk memberikan penilaian terhadap dinamika internal partai, terlebih terkait keputusan strategis seperti Muscab. Menurutnya, pemahaman terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menjadi kunci dalam membaca situasi organisasi.
Ia juga mempertanyakan legitimasi posisi yang disematkan kepada Sitti Ari, yang disebut-sebut sebagai Sekretaris Wilayah (Sekwil). Hal tersebut, menurutnya, masih menjadi polemik karena berkaitan dengan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) yang dinilai bermasalah.
“Bagaimana mungkin kita mengakui jika dasar penetapannya saja masih dipersoalkan. Ini yang menjadi alasan kami menolak Muscab yang bersumber dari keputusan yang belum jelas legitimasi hukumnya,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua OKK DPC PPP Lombok Tengah, Martono Zulkarnaen, menilai pernyataan Sitti Ari tidak relevan dengan kondisi internal partai saat ini. Ia menyebut bahwa komentar tersebut justru menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap akar persoalan yang tengah dihadapi PPP di NTB.
“Pernyataannya tidak mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap persoalan. Sebaiknya lebih banyak belajar dan memahami AD/ART PPP agar tidak terjadi kesalahan persepsi,” jelas Martono.
Lebih lanjut, Martono juga mengingatkan agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh situasi yang tengah berkembang. Ia menegaskan bahwa kondisi internal partai saat ini membutuhkan sikap bijak dari seluruh kader, bukan justru pernyataan yang berpotensi memperuncing konflik.
Di sisi lain, polemik ini juga berkaitan dengan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin, sebelumnya disebut telah membatalkan hasil Muswil yang menjadi dasar penunjukan sejumlah pengurus wilayah, termasuk posisi yang diklaim oleh Sitti Ari.
Dengan situasi yang masih dinamis, para pengurus DPC berharap seluruh kader dapat menjaga kondusivitas dan fokus pada penyelesaian persoalan secara organisatoris sesuai mekanisme partai.
Ketegangan internal ini menjadi sorotan, sekaligus mengingatkan pentingnya kedewasaan berorganisasi dalam menjaga soliditas partai di tengah dinamika politik daerah.
