Kilas Nusa, Mataram – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Nusa Tenggara Barat kembali memanas. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen, secara resmi membatalkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP NTB serta mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi berkop DPP PPP dengan nomor 011/Ex/DPP/V/2026 yang ditandatangani langsung oleh Sekjen DPP PPP pada 10 Mei 2026. Surat itu ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi NTB dan ditembuskan kepada Gubernur NTB serta DPW PPP NTB.
Dalam isi surat tersebut, Taj Yasin menegaskan bahwa sebelumnya DPP PPP telah mengeluarkan surat pembatalan Muswil yang dilaksanakan oleh DPW PPP NTB bersama sejumlah Muswil PPP di daerah lain di Indonesia. Tidak hanya itu, DPP PPP juga secara resmi mencabut dan membatalkan SK kepengurusan DPW PPP NTB periode 2025-2031 karena tidak ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP.
“Jika ada pihak yang mengaku dan mengatasnamakan diri sebagai Pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026-2031 yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP, maka kepengurusan tersebut tidak sah atau batal demi hukum,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.
Surat itu juga menegaskan bahwa seluruh surat-menyurat ataupun keputusan yang mengatasnamakan DPW PPP NTB dengan dasar SK yang tidak ditandatangani Sekjen DPP PPP dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Melalui surat tersebut, Sekjen DPP PPP meminta Ketua DPRD Provinsi NTB agar tidak menindaklanjuti segala bentuk surat yang mengatasnamakan DPP PPP maupun DPW PPP NTB apabila tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP.
Dengan adanya keputusan tersebut, kepengurusan DPW PPP NTB yang masih dinyatakan berlaku adalah kepengurusan periode 2021-2026. Kepengurusan tersebut diketahui dipimpin oleh Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB dan Moh Akri sebagai sekretaris, hingga diterbitkannya SK baru yang sah dan ditandatangani Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal DPP PPP.
Keputusan ini diperkirakan akan semakin memanaskan dinamika politik internal PPP di NTB menjelang agenda konsolidasi partai ke depan. Sejumlah kader dan pengurus pun kini menunggu langkah resmi DPP PPP terkait pembentukan kepengurusan baru yang memiliki legitimasi penuh dari pusat.
