Skip to content
Kilas Nusa

Kilas Nusa

Kolaboratif, Informatif, Inovatif

Primary Menu
  • Home
  • Politik & Hukum
  • Pendidikan
  • Teknologi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Kesehatan & Gaya Hidup
  • Pariwisata
  • Olahraga
  • Opini

SPN NTB Usulkan UMP 2027 Naik 7,5–9,5 Persen, Soroti Kesejahteraan Pekerja

Adi 18 November 2026
SPN NTB mendorong kenaikan UMP 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Nusa Tenggara Barat.
Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti

Kilas Nusa, Mataram – Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan ini disampaikan agar pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat turut dirasakan oleh pekerja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli.

Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, mengatakan kenaikan upah minimum perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta kebutuhan hidup pekerja. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha.

Usulan tersebut didasarkan pada simulasi perhitungan dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,43 persen, inflasi 3,20 persen, dan indeks tertentu sebesar 0,9. Dari simulasi tersebut, diperoleh gambaran potensi kenaikan upah sekitar 8,09 persen.

“Kami mendorong kenaikan UMP 2027 pada kisaran 7,5 sampai 9,5 persen. Harapan kami, pemerintah mempertimbangkan usulan ini secara objektif dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan hidup pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Wira dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Menurut SPN NTB, kenaikan UMP menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja, terutama di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.

SPN Nilai Kenaikan UMP 2026 Belum Cukup

SPN NTB menilai kenaikan UMP NTB 2026 sebesar 2,725 persen atau Rp70.930 masih belum cukup untuk mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dengan kenaikan tersebut, UMP NTB 2026 ditetapkan sebesar Rp2.673.861 per bulan.

Bagi pekerja, kenaikan upah bukan sekadar perubahan angka dalam kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, upah menentukan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, menjaga kesehatan, hingga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Karena itu, SPN NTB berharap penetapan UMP 2027 mempertimbangkan kondisi riil pekerja agar peningkatan pendapatan tidak tertinggal dari perkembangan ekonomi dan biaya hidup.

Pertumbuhan Ekonomi NTB 10,42 Persen Jadi Sorotan

Selain persoalan upah, SPN NTB menyoroti pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 10,42 persen pada Semester I 2026.

Capaian tersebut sebelumnya disampaikan Pemerintah Provinsi NTB dalam pemaparan transformasi ekonomi daerah di forum internasional World Conference on Creative Economy (WCCE).

Pertumbuhan ini menjadi perkembangan positif setelah NTB mengalami kontraksi ekonomi sebesar 1,47 persen pada Semester I 2025.

Meski demikian, Wira mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Pemerataan manfaat pembangunan juga harus menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di berbagai sektor usaha.

“Kami mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 10,42 persen. Tetapi kami berharap pertumbuhan tersebut juga tercermin dalam kebijakan pengupahan. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi, sementara kesejahteraan pekerja tertinggal,” tegasnya.

Menurut Wira, pekerja merupakan bagian penting dari kekuatan penggerak perekonomian. Karena itu, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan dunia usaha semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

pasang iklan di sini

Upah Layak Dinilai Penting untuk Menekan Kemiskinan

SPN NTB juga menghubungkan perjuangan kenaikan upah dengan agenda pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

Wira berpandangan, upaya mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta memastikan masyarakat memperoleh penghasilan yang layak dan berkelanjutan.

Menurutnya, pekerjaan dengan penghasilan memadai dapat membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.

“Bantuan sosial memang penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan pekerjaan dan penghasilan yang layak agar mampu membangun kemandirian ekonomi. Upah layak merupakan salah satu fondasi penting dalam memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.

Dengan demikian, kebijakan pengupahan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perlindungan pekerja, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

SPN Minta Pengawasan Perusahaan Diperkuat

Dalam perjuangan kenaikan UMP 2027, SPN NTB menegaskan bahwa kepentingan pekerja dan pengusaha tidak seharusnya dipertentangkan.

Keduanya dinilai memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan secara proporsional kepada kedua belah pihak.

SPN NTB juga mengingatkan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu kabupaten/kota tidak menetapkan UMK, UMP yang ditetapkan gubernur tetap menjadi acuan upah minimum yang berlaku.

Selain itu, pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum.

Pengawasan tersebut dinilai penting agar kebijakan kenaikan upah tidak berhenti pada penetapan angka, tetapi benar-benar diterapkan di tempat kerja.

“Pekerja harus dilindungi, pengusaha juga harus dilindungi. Kami ingin dunia usaha tetap tumbuh, tetapi kesejahteraan pekerja juga meningkat. Prinsipnya adalah keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap hukum,” tandas Wira.

DPD SPN NTB berharap usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Bagi SPN NTB, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya ditunjukkan oleh angka statistik, melainkan juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sebab, ketika ekonomi daerah tumbuh, pekerja yang ikut menggerakkannya juga harus memperoleh manfaat nyata dari hasil pembangunan.

Tags: Buruh NTB dunia usaha Ekonomi NTB kenaikan UMP kesejahteraan pekerja ketenagakerjaan. Lalu Wira Sakti pekerja NTB Pemerintah NTB pertumbuhan ekonomi NTB SPN NTB UMP NTB 2027 upah buruh upah minimum upah minimum provinsi

Continue Reading

Previous: Mengawal MBG di NTB: Riset, Keamanan Pangan, dan Ekonomi Lokal

Trending Now

SPN NTB Usulkan UMP 2027 Naik 7,5–9,5 Persen, Soroti Kesejahteraan Pekerja SPN NTB mendorong kenaikan UMP 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Nusa Tenggara Barat. 1

SPN NTB Usulkan UMP 2027 Naik 7,5–9,5 Persen, Soroti Kesejahteraan Pekerja

18 November 2026
Bersaing dengan UI dan UGM, Mahasiswa FH UNIZAR Raih Juara 2 dan Best Paper Karya Tulis Ilmiah Nasional di Unhas Mahasiswa FH UNIZAR 2

Bersaing dengan UI dan UGM, Mahasiswa FH UNIZAR Raih Juara 2 dan Best Paper Karya Tulis Ilmiah Nasional di Unhas

14 November 2026
Hadi Gunawan Resmi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Siapkan Tim Formatur Hadi Gunawan menerima SK penetapan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB periode 2026–2031 dari DPP Partai Demokrat 3

Hadi Gunawan Resmi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Siapkan Tim Formatur

13 November 2026
Pelantikan Pengurus DPD ORI NTB, Perkuat Komitmen Perjuangkan Hak Rakyat dan Buruh Pelantikan pengurus DPD Organisasi Rakyat Indonesia Provinsi NTB di Hotel Idop Mataram 4

Pelantikan Pengurus DPD ORI NTB, Perkuat Komitmen Perjuangkan Hak Rakyat dan Buruh

7 November 2026
Siswi SMPN 7 Mataram Terpilih Jadi Preteen Indonesian Kids of the Year NTB 2026, Siap Melaju ke Nasional Luh Made Adrienne Prameswari Janitri siswi SMPN 7 Mataram terpilih sebagai Preteen Indonesian Kids of the Year NTB 2026 5

Siswi SMPN 7 Mataram Terpilih Jadi Preteen Indonesian Kids of the Year NTB 2026, Siap Melaju ke Nasional

7 November 2026
MSQ Kembali ke Partai Demokrat, Siap Perjuangkan Kejayaan Demokrat di NTB M. Samsul Qomar MSQ kembali bergabung dengan Partai Demokrat untuk memperkuat Demokrat NTB 6

MSQ Kembali ke Partai Demokrat, Siap Perjuangkan Kejayaan Demokrat di NTB

2 November 2026

Berita Terkait

Mengawal MBG di NTB: Riset, Keamanan Pangan, dan Ekonomi Lokal Adi Prayuda, Dosen FEB UNIZAR dan Kepala Biro Humas, Kerja Sama, dan Alumni UNIZAR

Mengawal MBG di NTB: Riset, Keamanan Pangan, dan Ekonomi Lokal

14 October 2026
Harga Sebuah Ego dalam Bisnis: Belajar dari Polemik Juicy Luicy dan Promotor Foto personil band Juicy Juicy, diambil dari situs: https://www.kompas.com/hype/read/2022/01/05/205904766/juicy-luicy-jadi-bagian-dalam-youtube-rewind-2021-lewat-lagu-lantas

Harga Sebuah Ego dalam Bisnis: Belajar dari Polemik Juicy Luicy dan Promotor

12 September 2026
Pelajaran dari Sanca Black: Datang untuk Minum, Pulang Membawa Pelajaran tentang Hidup Adi Prayuda, Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIZAR (Foto: Dok. Pribadi)

Pelajaran dari Sanca Black: Datang untuk Minum, Pulang Membawa Pelajaran tentang Hidup

5 September 2026
Road Barrier Rembiga dan Pelajaran Kedewasaan Adi Prayuda, Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIZAR

Road Barrier Rembiga dan Pelajaran Kedewasaan

1 September 2026
Realitas Ekonomi Digital: Kebebasan yang Terlacak Adi Prayuda, Dosen FEB UNIZAR (Foto: Dok. Pribadi)

Realitas Ekonomi Digital: Kebebasan yang Terlacak

22 August 2026
Mindful Digital Marketing: Mengapa Pemasaran Digital Membutuhkan Etika dan Empati Adi Prayuda Buku Mindful Digital Marketing

Mindful Digital Marketing: Mengapa Pemasaran Digital Membutuhkan Etika dan Empati

12 August 2026

Berita Terpopuler

Guru Honorer SD Lombok Tengah Mengejar Keadilan: Tuntutan untuk SK Penempatan 1

Guru Honorer SD Lombok Tengah Mengejar Keadilan: Tuntutan untuk SK Penempatan

21 September 2023
Motor Cross Grand Prix (MXGP) 2024 Kembali Ke NTB dengan 2 Seri! 2

Motor Cross Grand Prix (MXGP) 2024 Kembali Ke NTB dengan 2 Seri!

21 September 2023
Langkah Cepat Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, untuk Membawa NTB ke Masa Depan: NTB Maju Melaju! 3

Langkah Cepat Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, untuk Membawa NTB ke Masa Depan: NTB Maju Melaju!

21 September 2023
Semangat Baru Partai Garuda di NTB: Pelatihan Calon Legislatif dan Strategi Politik untuk Pemilu 2024 4

Semangat Baru Partai Garuda di NTB: Pelatihan Calon Legislatif dan Strategi Politik untuk Pemilu 2024

21 September 2023
SPN NTB Usulkan UMP 2027 Naik 7,5–9,5 Persen, Soroti Kesejahteraan Pekerja SPN NTB mendorong kenaikan UMP 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Nusa Tenggara Barat. 5

SPN NTB Usulkan UMP 2027 Naik 7,5–9,5 Persen, Soroti Kesejahteraan Pekerja

18 November 2026
Jadwal Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Mulai Dibahas oleh DPR 6

Jadwal Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Mulai Dibahas oleh DPR

22 September 2023
Mogok Kerja Pekerja Apple Store di Prancis Saat Peluncuran iPhone 15 7

Mogok Kerja Pekerja Apple Store di Prancis Saat Peluncuran iPhone 15

22 September 2023

Katalog Berita

  • Advertorial
  • Berita NTB
  • Ekonomi & Bisnis
  • Kesehatan & Gaya Hidup
  • Olah Raga
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Politik & Hukum
  • Teknologi

Paling Sering Dilihat

Parkir Semrawut di Depan RS Cahaya Medika Praya Dikeluhkan Warga, Kawal NTB Desak Penegakan Aturan 1

Parkir Semrawut di Depan RS Cahaya Medika Praya Dikeluhkan Warga, Kawal NTB Desak Penegakan Aturan

5 June 2025
Pawon Pengsong NTB: Memanjakan Lidah dengan Olahan Sehat dan Ramah Lingkungan! 2

Pawon Pengsong NTB: Memanjakan Lidah dengan Olahan Sehat dan Ramah Lingkungan!

27 September 2023
SMPN 7 Mataram Menerapkan Project Based Learning pada Outing Class ke Destinasi Wisata Khusus di Lombok 3

SMPN 7 Mataram Menerapkan Project Based Learning pada Outing Class ke Destinasi Wisata Khusus di Lombok

29 October 2023
Dugaan Penyerobotan Tanah Wakaf di Praya, Kawal NTB: Sertifikat Hak Pakai Diterbitkan Secara Ceroboh! 4

Dugaan Penyerobotan Tanah Wakaf di Praya, Kawal NTB: Sertifikat Hak Pakai Diterbitkan Secara Ceroboh!

5 August 2025
300 Nakes Disiapkan untuk MotoGP Mandalika 2023, Fasilitas Medis di RSUD NTB Siap Menangani 5

300 Nakes Disiapkan untuk MotoGP Mandalika 2023, Fasilitas Medis di RSUD NTB Siap Menangani

30 September 2023
Hj. Nurhaidah Ucapkan Selamat kepada Pj. Walikota Bima 6

Hj. Nurhaidah Ucapkan Selamat kepada Pj. Walikota Bima

26 September 2023
Gali Mimpi dan Harapan Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPN 7 Mataram 2023-2024 7

Gali Mimpi dan Harapan Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPN 7 Mataram 2023-2024

21 October 2023

Ads

  • Home
  • Politik & Hukum
  • Pendidikan
  • Teknologi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Kesehatan & Gaya Hidup
  • Pariwisata
  • Olahraga
  • Opini
Copyright © 2023 KilasNusa.com