Pemerintah memiliki hak untuk membentuk lembaga baru. Namun, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar: Persoalan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh institusi yang sudah ada?
Pertanyaan itu muncul setelah pemerintah mengumumkan pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Lembaga ini dirancang menjadi induk bagi Sekolah Unggul Garuda, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta mengintegrasikan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di sektor pendidikan tinggi, pemerintah bahkan berencana membangun 10 kampus URI sebagai bagian dari upaya mencetak calon pemimpin bangsa.
Tidak ada yang keliru dengan cita-cita membangun sumber daya manusia unggul. Yang menjadi perhatian justru adalah bagaimana cita-cita tersebut diwujudkan. Semakin besar sebuah kebijakan, semakin besar pula kebutuhan akan kajian akademik, transparansi, dan akuntabilitas.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, mempertanyakan urgensi URI apabila fungsi-fungsi strategis tersebut sesungguhnya telah dijalankan oleh LAN, Lemhanas, maupun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Senada dengan itu, pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai pembentukan URI berpotensi menambah beban anggaran apabila hanya menghasilkan fungsi yang tumpang tindih dengan lembaga yang telah ada.
Pertanyaan yang diajukan kedua akademisi tersebut sesungguhnya sederhana, tetapi sangat penting: Masalah apa yang belum mampu diselesaikan oleh lembaga yang sudah ada sehingga negara merasa perlu membangun institusi baru?
Sebagai dosen di bidang pemasaran, saya melihat persoalan ini dapat dipahami melalui perspektif manajemen strategi. Dalam dunia bisnis, perusahaan tidak serta-merta meluncurkan merek baru setiap kali menghadapi tantangan. Langkah pertama justru mengevaluasi apakah persoalannya berada pada identitas, atau pada kualitas produk, tata kelola, kepemimpinan, dan pelaksanaannya. Membangun nama baru memang dapat menciptakan kesan progresif, tetapi tidak otomatis menyelesaikan akar persoalan.
Prinsip yang sama seharusnya berlaku dalam kebijakan publik. Membangun institusi baru semestinya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh potensi lembaga yang telah ada benar-benar dioptimalkan. Indonesia tidak kekurangan perguruan tinggi. Kita memiliki ratusan perguruan tinggi negeri, ribuan perguruan tinggi swasta, serta ratusan ribu profesor, peneliti, dan dosen yang setiap hari mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ironisnya, pada saat sivitas akademika diminta memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas riset, menghindari duplikasi program, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, di level kebijakan justru muncul gagasan membangun institusi baru yang manfaatnya masih harus dibuktikan. Kampus didorong bekerja lebih efisien, sementara negara berpotensi menambah struktur organisasi, birokrasi, dan konsekuensi anggaran baru.
Yang menarik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 23 Juli 2026 menyampaikan bahwa skema pendanaan URI masih dalam tahap kajian dan pembahasan pemerintah. Bahkan, mekanisme pembiayaannya masih akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Artinya, salah satu aspek paling mendasar dari sebuah institusi, yakni model pendanaannya, masih belum final.
Namun, pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah telah lebih dahulu mengangkat pimpinan URI. Tentu saja pemerintah mungkin memiliki alasan administratif atau strategis atas urutan tersebut. Akan tetapi, dalam perspektif good governance, kondisi ini tetap memunculkan pertanyaan yang layak dijawab kepada publik. Bukankah desain kelembagaan, dasar hukum, model pembiayaan, indikator kinerja, serta peta jalan organisasi idealnya telah tersusun secara utuh sebelum sebuah institusi mulai dijalankan? Jika sebagian aspek fundamentalnya masih dalam tahap kajian, publik wajar bertanya sejauh mana kesiapan institusi tersebut.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika pendidikan tinggi Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Perguruan tinggi negeri kini memiliki ruang yang lebih luas membuka program studi baru. Di sisi lain, perguruan tinggi swasta harus bersaing semakin ketat memperoleh mahasiswa. Banyak PTS berjuang mempertahankan kualitas dengan sumber daya yang terbatas, sembari terus didorong meningkatkan akreditasi, publikasi ilmiah, inovasi, dan kolaborasi.
Dalam situasi seperti ini, publik tentu berharap prioritas kebijakan lebih diarahkan pada penguatan ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada. Memperkuat kualitas dosen, memperluas beasiswa, meningkatkan kapasitas riset, memperbaiki laboratorium, serta mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta mungkin tidak sepopuler membangun institusi baru, tetapi dampaknya berpotensi lebih cepat dirasakan.
Dalam ilmu ekonomi dikenal konsep opportunity cost. Setiap rupiah APBN yang digunakan untuk satu program berarti ada alternatif program lain yang tidak memperoleh pendanaan. Karena itu, membangun sepuluh kampus baru bukan sekadar persoalan visi, melainkan juga persoalan prioritas.
Generasi Emas 2045 tidak akan lahir karena kita pandai memberi nama pada institusi. Generasi emas lahir ketika negara konsisten memperkuat ekosistem pendidikan yang telah ada, menghargai keahlian para akademisi, dan memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Kepemimpinan yang kuat bukan diukur dari banyaknya lembaga baru yang dibentuk, melainkan dari keberanian memperkuat lembaga yang telah dimiliki hingga mencapai kinerja terbaiknya. Jika URI memang merupakan jawaban, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka pertanyaan apa yang sedang dijawab, apa nilai tambah yang ditawarkan, serta mengapa penguatan institusi yang telah ada dianggap belum memadai.
Sebab, membangun lembaga baru bukanlah tujuan. Tujuan sesungguhnya adalah menghadirkan kebijakan yang menyelesaikan masalah. Bukankah dengan Program Kampus Berdampak, para Dosen juga diminta, atau mungkin dituntut, untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, menjadi pusat solusi sosial, ekonomi, dan lingkungan? Maka, sebelum membangun sepuluh kampus baru, ada satu pertanyaan yang layak dijawab bersama: Kampus-kampus itu, sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang mana? (*)
