SPN NTB Usulkan UMP 2027 Naik 7,5–9,5 Persen, Soroti Kesejahteraan Pekerja

Kilas Nusa, Mataram – Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan ini disampaikan agar pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat turut dirasakan oleh pekerja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli.
Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, mengatakan kenaikan upah minimum perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta kebutuhan hidup pekerja. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha.
Usulan tersebut didasarkan pada simulasi perhitungan dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,43 persen, inflasi 3,20 persen, dan indeks tertentu sebesar 0,9. Dari simulasi tersebut, diperoleh gambaran potensi kenaikan upah sekitar 8,09 persen.
“Kami mendorong kenaikan UMP 2027 pada kisaran 7,5 sampai 9,5 persen. Harapan kami, pemerintah mempertimbangkan usulan ini secara objektif dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan hidup pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Wira dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Menurut SPN NTB, kenaikan UMP menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja, terutama di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
SPN Nilai Kenaikan UMP 2026 Belum Cukup
SPN NTB menilai kenaikan UMP NTB 2026 sebesar 2,725 persen atau Rp70.930 masih belum cukup untuk mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Dengan kenaikan tersebut, UMP NTB 2026 ditetapkan sebesar Rp2.673.861 per bulan.
Bagi pekerja, kenaikan upah bukan sekadar perubahan angka dalam kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, upah menentukan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, menjaga kesehatan, hingga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, SPN NTB berharap penetapan UMP 2027 mempertimbangkan kondisi riil pekerja agar peningkatan pendapatan tidak tertinggal dari perkembangan ekonomi dan biaya hidup.
Pertumbuhan Ekonomi NTB 10,42 Persen Jadi Sorotan
Selain persoalan upah, SPN NTB menyoroti pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 10,42 persen pada Semester I 2026.
Capaian tersebut sebelumnya disampaikan Pemerintah Provinsi NTB dalam pemaparan transformasi ekonomi daerah di forum internasional World Conference on Creative Economy (WCCE).
Pertumbuhan ini menjadi perkembangan positif setelah NTB mengalami kontraksi ekonomi sebesar 1,47 persen pada Semester I 2025.
Meski demikian, Wira mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Pemerataan manfaat pembangunan juga harus menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di berbagai sektor usaha.
“Kami mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 10,42 persen. Tetapi kami berharap pertumbuhan tersebut juga tercermin dalam kebijakan pengupahan. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi, sementara kesejahteraan pekerja tertinggal,” tegasnya.
Menurut Wira, pekerja merupakan bagian penting dari kekuatan penggerak perekonomian. Karena itu, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan dunia usaha semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Upah Layak Dinilai Penting untuk Menekan Kemiskinan
SPN NTB juga menghubungkan perjuangan kenaikan upah dengan agenda pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
Wira berpandangan, upaya mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta memastikan masyarakat memperoleh penghasilan yang layak dan berkelanjutan.
Menurutnya, pekerjaan dengan penghasilan memadai dapat membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Bantuan sosial memang penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan pekerjaan dan penghasilan yang layak agar mampu membangun kemandirian ekonomi. Upah layak merupakan salah satu fondasi penting dalam memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.
Dengan demikian, kebijakan pengupahan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perlindungan pekerja, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
SPN Minta Pengawasan Perusahaan Diperkuat
Dalam perjuangan kenaikan UMP 2027, SPN NTB menegaskan bahwa kepentingan pekerja dan pengusaha tidak seharusnya dipertentangkan.
Keduanya dinilai memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan secara proporsional kepada kedua belah pihak.
SPN NTB juga mengingatkan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu kabupaten/kota tidak menetapkan UMK, UMP yang ditetapkan gubernur tetap menjadi acuan upah minimum yang berlaku.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum.
Pengawasan tersebut dinilai penting agar kebijakan kenaikan upah tidak berhenti pada penetapan angka, tetapi benar-benar diterapkan di tempat kerja.
“Pekerja harus dilindungi, pengusaha juga harus dilindungi. Kami ingin dunia usaha tetap tumbuh, tetapi kesejahteraan pekerja juga meningkat. Prinsipnya adalah keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap hukum,” tandas Wira.
DPD SPN NTB berharap usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Bagi SPN NTB, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya ditunjukkan oleh angka statistik, melainkan juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Sebab, ketika ekonomi daerah tumbuh, pekerja yang ikut menggerakkannya juga harus memperoleh manfaat nyata dari hasil pembangunan.






