Kilas Nusa, Mataram – Suasana ruang kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP, tampak berbeda pada Selasa (20/05/25). Wali Kota Mataram yang juga Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Dr. H. Mohan Roliskana, S.H., M.H., datang berkunjung. Kunjungan ini langsung mengundang perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi, terutama terkait agenda besar Partai Golkar: Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025 mendatang.
Tak berselang lama, anggota DPRD NTB dari Partai Golkar, Hamdan Kasim, turut hadir dan langsung masuk ke ruang kerja Wagub, memperkuat dugaan bahwa pembicaraan politik tengah terjadi di balik pintu tertutup.
Namun, sekitar 30 menit kemudian, suasana kembali mencair saat Wali Kota Mohan dan Wagub Indah Dhamayanti Putri keluar dari ruangan dengan senyum ramah. Disambut wartawan yang sudah menunggu, keduanya langsung melontarkan pernyataan yang terkesan ringan dan diplomatis.
“Pak Wali berkunjung ke sini. Jalan-jalan. Jangan fokus masalah Musda ya! Fokus hadir di hari Sabtu,” ujar Wagub Indah Dhamayanti Putri sambil tertawa, seolah ingin meredam isu politik yang sudah beredar.
Saat ditanya lebih lanjut, Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima itu hanya memberikan jawaban singkat, “Nanti teman-teman hadir semua,” katanya, menghindari pembahasan mendalam soal dinamika internal partai.
Wali Kota Mohan pun menyampaikan hal senada. Menurutnya, kunjungannya ke kantor Wagub lebih kepada urusan pemerintahan. “Kami tidak membicarakan politik atau Musda Golkar,” tegasnya singkat.
Meski pertemuan itu diklaim sebatas agenda pemerintahan, sorotan tetap mengarah pada konteks politik menjelang Musda Golkar NTB. Mengingat posisi strategis Mohan Roliskana sebagai Ketua DPD I dan kedekatan personal serta politis antara dirinya dan Wagub Indah Dhamayanti Putri yang juga tokoh Golkar di NTB pertemuan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari dinamika partai beringin.
Di tengah spekulasi yang berkembang, Mohan memastikan bahwa pihaknya siap melaksanakan Musda sesuai dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan tetap mengedepankan mekanisme partai secara tertib dan demokratis.
