Kilas Nusa, Lombok Tengah, 31 Juli 2025 — Dugaan skandal jual beli Pokok Pikiran (Pokir) yang menyeret sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB terus menjadi sorotan publik. Kasus yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTB ini, menurut informasi yang berkembang, melibatkan dua nama besar dari partai politik, yakni Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim, yang disebut sebagai penginisiasi praktik tercela tersebut.
Menanggapi hal ini, Kawal NTB melalui Divisi Kebijakan Publik dan Hukum-Kriminal (Humkrim) yang diwakili oleh Fahroruzi, menyatakan sikap tegas untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Dalam rilis resminya, Haris menilai kasus ini sebagai tamparan keras terhadap integritas lembaga legislatif, khususnya anggota DPRD yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat, bukan justru memperjualbelikan amanah demi keuntungan pribadi.
“Kasus memalukan ini harus dituntaskan. Ini adalah ujian pertama bagi Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang baru. Kami mendukung penuh langkah hukum yang sedang berjalan agar kasus ini segera menemukan titik terang,” tegas Fahroruzi.
Kawal NTB juga menyoroti bahwa praktik jual beli Pokir yang diindikasikan sebagai sarana untuk mendapatkan “fee proyek” bukan hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk kezaliman yang nyata terhadap rakyat NTB. Mereka berharap agar penyelesaian kasus ini tidak berhenti di provinsi saja, tetapi bisa merambah hingga ke tingkat kabupaten/kota, guna memastikan tidak ada lagi ruang bagi perilaku serupa di masa depan.
Tak hanya mendukung melalui pernyataan, Kawal NTB juga berencana untuk turun langsung dengan mendatangi Kejati NTB dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan dikemas dalam bentuk hearing dan pemberian dukungan moral kepada institusi Kejaksaan agar terus berani menuntaskan kasus-kasus korupsi yang telah dilaporkan, terutama yang menyangkut kepentingan publik seperti Pokir DPRD.
“Kami ingin Kejati tetap kuat dan fokus. Banyak laporan yang sudah masuk, dan kasus Pokir ini hanya salah satunya. Ini saatnya aparat penegak hukum membuktikan keberpihakan mereka pada keadilan dan kepentingan rakyat,” lanjut Fahroruzi.
Menariknya, di tengah penyidikan yang sedang berjalan, muncul informasi bahwa sejumlah anggota DPRD NTB telah mengembalikan sejumlah uang kepada penyidik. Fakta ini menjadi sinyal kuat bahwa ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang patut untuk diusut hingga tuntas.
Kawal NTB berharap proses hukum dapat berjalan transparan, adil, dan tidak tebang pilih. Mereka menyerukan agar masyarakat NTB ikut serta mengawasi dan memberi dukungan terhadap langkah Kejati, demi memastikan kejadian serupa tidak lagi terulang dan integritas lembaga legislatif bisa kembali dipercaya oleh publik.
