Kilas Nusa, Mataram – Penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pernyataan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal terkait capaian tersebut dinilai sebagai kabar baik sekaligus hasil kerja keras bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, menyebut capaian itu sebagai momentum penting untuk melangkah lebih jauh, terutama dalam memperkuat kesejahteraan para pekerja. Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan harus diikuti dengan kebijakan yang semakin berpihak pada buruh sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah.
“Penurunan kemiskinan tentu patut diapresiasi. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan para pekerja benar-benar merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujarnya.
Di tahun 2026, kenaikan upah buruh di NTB yang berada di kisaran Rp70 ribu atau sekitar 2,7 persen menjadi perhatian tersendiri bagi kalangan serikat pekerja. Secara nominal memang ada peningkatan, tetapi jika dibandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari, angka tersebut dinilai masih sangat terbatas dalam mendongkrak daya beli buruh.
Wira Sakti menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari statistik. Lebih dari itu, pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat pekerja. Buruh yang bekerja penuh waktu, menurutnya, semestinya memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, menyekolahkan anak, menjaga kesehatan keluarga, serta memiliki ruang untuk menabung.
“Kalau pekerja masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka kita perlu mengevaluasi bersama agar kebijakan yang ada benar-benar menyentuh akar persoalan,” tegasnya.
Dalam konteks penguatan kesejahteraan, Wira Sakti juga menyoroti peran Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) sebagai mitra kerja SPN/KSPI NTB. Ia menilai sinergi antara gerakan serikat pekerja dan lembaga kesejahteraan sosial memiliki posisi strategis dalam memastikan program-program sosial benar-benar menjangkau masyarakat dan kaum buruh yang membutuhkan.
Kolaborasi lintas sektor, lanjutnya, menjadi kunci agar upaya penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada angka, tetapi bertransformasi menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan.
DPD SPN NTB berharap ruang dialog antara pemerintah, dunia usaha, perwakilan buruh, serta para pemangku kepentingan—termasuk LKKS—semakin terbuka dan konstruktif. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan pengupahan dan program kesejahteraan sosial dapat dirumuskan secara lebih proporsional, mempertimbangkan kebutuhan hidup layak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.
Ia mengajak semua pihak untuk saling bahu-membahu dan bergandengan tangan dalam membantu masyarakat serta kaum buruh. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di NTB.
Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang turunnya angka kemiskinan di atas kertas. Lebih dari itu, pembangunan harus menghadirkan peningkatan martabat dan rasa aman ekonomi bagi setiap keluarga pekerja. Ketika buruh merasakan kesejahteraan yang nyata, di situlah keberhasilan pembangunan benar-benar berdiri kokoh dan berkeadilan.
“Semoga kita semua terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bertumbuh secara angka, tetapi juga tumbuh dalam keadilan dan keberpihakan pada rakyat pekerja,” tutup Lalu Wira Sakti.
