Kilas Nusa, Lombok Tengah – Praktisi dan aktivis hukum Lombok Tengah, Lalu Burhanudin, SH., angkat bicara terkait isu hangat yang beredar mengenai dugaan mafia berkedok koordinator program MBG (Makanan Bergizi Gratis) di wilayah tersebut. Dalam pernyataannya, Burhanudin mengaku miris melihat praktik-praktik yang mencederai niat mulia dari program unggulan Presiden RI ini.
“Program ini adalah unggulan Presiden, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegas Burhanudin, pengacara yang dikenal aktif membela hak-hak warga, khususnya dalam sengketa lahan Mandalika.
Menurut informasi yang diterimanya, sejumlah oknum yang mengaku sebagai “koordinator MBG” diduga telah menyalahgunakan wewenang, bahkan disebut-sebut menerima aliran dana yang tidak semestinya. Burhan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat serta aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
“Ini persoalan serius. Oknum yang mengaku sebagai anggota dewan dan bahkan aparat kepolisian tidak boleh kebal hukum. Mereka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa jika hal ini terus dibiarkan, maka potensi korban penipuan akan semakin banyak. Padahal, kata dia, mekanisme pengajuan dapur MBG sudah sangat jelas dan tidak memerlukan perantara. Semua proses bisa diakses langsung melalui situs resmi BGN.
“Karena ini termasuk delik umum, maka aparat penegak hukum sebenarnya bisa langsung bertindak tanpa harus menunggu laporan korban. Misalnya, sudah jelas ada nama Ibu Ernawati, warga Praya Tengah, yang disebut-sebut menjadi korban. Tinggal ditelusuri, apalagi saya dengar suaminya anggota dewan Loteng,” tambahnya.
Tak hanya satu atau dua nama, Burhan juga menyebut adanya informasi lain yang beredar terkait oknum berinisial SM, LI, dan WH. Bahkan, WH yang diduga anggota dewan disebut telah menerima dana untuk program MBG di wilayah Praya Timur, tepatnya di Desa Beleka.
Ia berharap pihak berwenang segera turun tangan agar program yang bertujuan mulia ini tidak tercoreng oleh kepentingan segelintir orang.
“Saya minta BGN pusat dan APH serius menyikapi hal ini. Jangan sampai semangat Presiden untuk memperbaiki gizi masyarakat disabotase oleh mafia berkedok koordinator,” pungkasnya.
