Kilas Nusa, Mataram – Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, alih-alih membangkitkan semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat, justru memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Salah satu yang paling vokal adalah organisasi masyarakat sipil Tempat Diskusi Serius (TEDES BEAQ), yang selama ini dikenal aktif menyuarakan keadilan sosial dan keberpihakan kepada kelompok marjinal.
Dalam siaran pers yang dirilis Rabu (30/7/25), Ketua TEDES BEAQ, Abdul Hakim atau yang akrab disapa Bung Akim, melontarkan kritik tajam terhadap panitia FORNAS VIII. Ia menilai penyelenggaraan acara berskala nasional ini justru mengesampingkan potensi lokal dan tidak memberi ruang yang adil bagi pelaku ekonomi kecil, khususnya di sektor transportasi rakyat.
“Acara nasional seperti FORNAS seharusnya menjadi panggung untuk membesarkan potensi rakyat NTB, bukan malah menjadi ajang bancakan kelompok tertentu. Kami sayangkan banyak kendaraan dari luar daerah didatangkan, sementara driver lokal seperti pengemudi Grab, travel mandiri, dan transportasi kecil justru diabaikan,” tegas Bung Akim.
Tak hanya itu, Bung Akim juga mengungkap dugaan adanya pelanggaran hukum dalam operasional transportasi selama acara berlangsung. Ia menyebut maraknya kendaraan berpelat nomor palsu, bodong, bahkan tidak sesuai peruntukan sebagai indikasi buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan oleh panitia serta aparat.
Senada dengan Bung Akim, Ketua Pembina TEDES BEAQ, Lalu Wira Sakti atau Miq Wir, menyatakan bahwa temuan-temuan tersebut merupakan tamparan keras bagi panitia FORNAS VIII. Menurutnya, jika benar kendaraan ilegal dapat bebas beroperasi tanpa tindakan, maka hal ini menunjukkan lemahnya fungsi kontrol dari aparat dan lembaga terkait.
“Ini bukan sekadar soal teknis, tetapi lebih pada soal keadilan dan keberpihakan. Kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Bahkan, sudah ada aduan resmi yang masuk ke Polda NTB terkait kendaraan berpelat bodong,” ujar Miq Wir.
TEDES BEAQ mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap panitia penyelenggara FORNAS VIII. Mereka juga meminta Polda NTB dan Dinas Perhubungan agar segera menindaklanjuti laporan masyarakat secara serius, terbuka, dan akuntabel.
Bung Akim dan Miq Wir menegaskan bahwa masyarakat NTB tidak menuntut kemewahan dalam sebuah acara nasional. Yang mereka butuhkan adalah keadilan, keterlibatan, dan kesempatan yang merata untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan besar yang digelar di daerah mereka.
“Kami tidak ingin FORNAS hanya jadi panggung elite, sementara rakyat kecil hanya jadi penonton. Ini tanah kita, ini acara di rumah kita. Sudah seharusnya kita juga punya tempat yang adil di dalamnya,” tutup Bung Akim.
Kritik dari TEDES BEAQ ini menjadi catatan penting bagi semua pihak agar setiap gelaran nasional di daerah dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, tidak hanya dalam semangat seremonial, tetapi juga dalam aspek nyata ekonomi dan sosial.
