Kilas Nusa, Lombok Tengah – Pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan Kamis (01/05/25) oleh Ketua KONI Provinsi NTB, Mori Hanafi, menuai respons dari Ketua KONI Loteng versi Musorkab 25 Maret 2025 di Balen Sultan Hotel Poltekpar Lombok , M. Samsul Qomar (MSQ). Ia menanggapi langkah tersebut dengan tenang namun penuh keyakinan terhadap jalur hukum.
Dalam keterangannya kepada media, MSQ menyebut bahwa keputusan Mori Hanafi untuk melantik Sekda Loteng sebagai Ketua KONI yang baru merupakan hasil tekanan dari berbagai pihak. “Saya tahu Pak Mori dalam tekanan, sehingga saat ini melantik Sekda Loteng meski beliau sendiri tahu soal legalitas dan aturan,” ungkap mantan anggota DPRD dua periode tersebut.
MSQ menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polres Lombok Tengah terkait laporan dugaan pemalsuan stempel dan dokumen Musorkab yang dilakukan oleh oknum pengurus KONI. “Hukum adalah panglima. Semua bisa berubah nanti setelah ada kekuatan hukum. Saya yakin semuanya akan terbuka di mata hukum,” ujarnya.
Mantan wartawan senior ini juga menyebutkan bahwa ia mengetahui secara pasti siapa saja yang memberikan tekanan dan intimidasi terhadap Ketua KONI Provinsi NTB. Bahkan, ia menyebut adanya ancaman penundaan pencairan dana hibah KONI NTB sebesar Rp. 2 miliar serta kekhawatiran atas keberlangsungan PON 2028 menjadi bagian dari tekanan tersebut. “Ya kita tunggu saja hasil proses hukum. Sudah jauh berjalan, kita akan lihat hasilnya dalam bulan Mei ini,” katanya optimistis.
Tak hanya itu, MSQ juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan laporan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) terkait dugaan pelanggaran AD/ART KONI. Namun, laporan ini baru akan dilayangkan setelah proses hukum selesai. “BAORI itu seperti Mahkamah Konstitusi, putusannya final dan mengikat. Kami punya banyak bukti pelanggaran AD/ART, termasuk intervensi oleh oknum di KONI provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, struktur kepengurusan KONI Loteng yang baru saja dilantik dinilai MSQ tidak mencerminkan semangat regenerasi. Banyak nama lama yang disebut-sebut sudah purna tugas dan pensiunan, seperti Junaidi Atma dan Lalu Purnawan. Tak hanya itu, beberapa kepala OPD juga masuk dalam struktur, di antaranya dr. Mamang Bagiansyah dan Dedet. “Beberapa ketua cabang olahraga (Cabor) juga terlihat masuk dalam kepengurusan. Padahal, menurut aturan organisasi olahraga prestasi, hal ini tidak diperkenankan,” tutupnya.
Situasi internal KONI Loteng saat ini tengah menjadi sorotan. Dengan proses hukum yang berjalan dan langkah menuju BAORI, publik menantikan bagaimana babak selanjutnya akan bergulir, serta siapa yang sah secara hukum dan organisasi untuk memimpin dunia olahraga di Bumi Tatas Tuhu Trasna ini.
