Kilas Nusa, Mataram – Memasuki lebih dari satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, kalangan serikat pekerja mulai memberikan penilaian terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pemerintah daerah. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB menyampaikan apresiasi atas sejumlah langkah yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, menilai berbagai program pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi seperti pengembangan pariwisata, dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta upaya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat merupakan langkah positif yang patut diapresiasi.
Menurutnya, program-program tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjaga dinamika ekonomi daerah agar tetap bergerak dan berkembang.
“Sebagai pimpinan serikat pekerja di NTB, kami tentu mengapresiasi berbagai langkah pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Upaya memperkuat sektor pariwisata dan pengembangan UMKM merupakan langkah yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Wira Sakti.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah, kata dia, juga perlu memastikan bahwa hasil pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh para pekerja dan buruh sebagai bagian penting dari penggerak ekonomi.
“Masih banyak buruh di NTB yang belum merasakan kesejahteraan secara layak. Karena itu, peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian serius dalam agenda pembangunan daerah,” tegasnya.
Wira Sakti menjelaskan, buruh memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, perjuangan menghadirkan upah yang layak bagi pekerja di NTB harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Buruh adalah penggerak ekonomi. Kami berharap pemerintah daerah lebih serius memperjuangkan upah yang layak bagi para pekerja di NTB agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh sebagian pihak, tetapi juga oleh para buruh,” katanya.
Selain isu upah layak, SPN NTB juga menyoroti persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Idulfitri tahun ini. Pihaknya mengingatkan seluruh perusahaan di NTB agar memenuhi kewajiban membayar THR kepada pekerja secara penuh dan tepat waktu.
Menurut Wira Sakti, pembayaran THR merupakan hak normatif pekerja yang telah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan sehingga tidak boleh diabaikan oleh perusahaan.
“Kami mengingatkan seluruh perusahaan di NTB agar membayarkan THR tepat waktu dan secara penuh. THR adalah hak pekerja, bukan pemberian sukarela dari perusahaan,” tegasnya.
Selain itu, SPN NTB juga mendorong pemerintah agar memperjuangkan kebijakan yang memungkinkan THR diterima pekerja secara utuh tanpa potongan pajak. Bagi para buruh, THR memiliki arti penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang hari raya.
“THR seharusnya diterima buruh secara penuh tanpa potongan pajak, karena bagi pekerja, THR adalah harapan besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat hari raya,” lanjutnya.
SPN NTB juga meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, termasuk dalam hal pembayaran THR dan kewajiban ketenagakerjaan lainnya.
Sebagai organisasi serikat pekerja, SPN NTB menegaskan akan terus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan buruh sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat pekerja.
“Kami akan terus mengawal agar pembangunan di NTB tidak hanya besar di angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga besar dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi para buruh,” pungkas Lalu Wira Sakti dalam pernyataannya di Mataram, Jumat (6/3/2026).
