Kilas Nusa, Mataram, 2 Agustus 2025 — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menuai beragam tanggapan dari partai politik, termasuk dari partai non-parlemen yang selama ini menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi. Salah satunya adalah Partai Buruh NTB, yang menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif dalam sesi wawancara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.
Kegiatan wawancara tersebut digelar di Kantor Exco Partai Buruh NTB, yang berlokasi di Jalan Arya Banjar Getas, Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Mewakili KPU NTB, hadir Mas Reza sebagai pewawancara resmi yang bertugas menghimpun respons dari berbagai partai terkait implikasi putusan MK terhadap pelaksanaan pemilu ke depan.
Dalam pertemuan itu, Ketua Exco Partai Buruh NTB, Lalu Wira Sakti, SH., menegaskan bahwa keputusan MK tentang pemisahan pemilu membawa dua sisi mata uang: peluang yang harus dimanfaatkan, sekaligus tantangan yang perlu dihadapi dengan serius.
“Sebagai partai kecil yang masih berkembang, kami menyambut baik pemisahan pemilu ini karena memberi waktu lebih panjang bagi kami untuk melakukan konsolidasi, membangun kekuatan struktur, dan memperluas edukasi politik kepada masyarakat,” ujar Lalu Wira Sakti.
Ia melihat momentum ini sebagai ruang strategis untuk memperkenalkan secara lebih luas agenda-agenda perjuangan Partai Buruh, terutama di tengah masyarakat NTB yang masih menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan, upah minimum, serta perlindungan terhadap pekerja informal dan kelompok marginal.
Namun demikian, Lalu Wira juga menyoroti tantangan logistik yang tidak ringan, terutama bagi partai-partai kecil yang masih berjuang dalam hal sumber daya.
“Kami menyadari bahwa dengan pemilu yang terpisah, maka kebutuhan sumber daya, baik manusia maupun pembiayaan, akan menjadi dua kali lipat. Bagi partai besar hal ini mungkin tidak terlalu menjadi beban, tapi bagi kami, ini adalah ujian serius dalam menjaga kesinambungan gerakan,” imbuhnya.
Ia berharap negara dan penyelenggara pemilu dapat memberikan perhatian lebih kepada partai-partai non-parlemen, termasuk dalam hal fasilitasi sosialisasi, pendampingan teknis, dan distribusi informasi pemilu yang setara.
Partai Buruh NTB, melalui Exco-nya, menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai kekuatan politik alternatif yang memperjuangkan hak-hak kaum buruh dan rakyat kecil. Lalu Wira juga mengajak masyarakat NTB untuk tidak apatis terhadap politik, melainkan aktif mengawal jalannya demokrasi agar tetap adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
“Kami akan tetap hadir dan berjuang bersama rakyat dalam ruang demokrasi yang inklusif. Sudah saatnya politik menjadi rumah bagi semua, bukan hanya bagi yang kuat secara modal,” pungkasnya.
Dengan tanggapan ini, Partai Buruh NTB menegaskan posisinya sebagai suara alternatif yang tidak hanya kritis, tetapi juga siap berkontribusi aktif dalam proses demokrasi yang lebih berkualitas di Nusa Tenggara Barat.
