Kilas Nusa, Dompu – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Beberapa DPC, seperti Dompu, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), disebut menggelar Muscab di tingkat DPW PPP NTB. Namun, proses tersebut dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ketua DPC PPP Dompu, Muhamad Subhan, mengkritik keras pelaksanaan Muscab yang menurutnya tidak menghadirkan unsur penting dalam struktur partai, yakni Pengurus Anak Cabang (PAC) sebagai pemilik suara sah dalam forum Muscab.
“Muscab digelar di DPW, tapi banyak peserta bukan lagi pengurus PPP, bahkan bukan pemilik suara sah yaitu PAC. Ini jelas menyimpang dari aturan organisasi,” ujar Subhan kepada media, Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, Muscab merupakan agenda strategis lima tahunan yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi besar partai. Selain sebagai forum pemilihan kepengurusan, Muscab juga menjadi ajang memperkuat soliditas kader hingga ke tingkat bawah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
“Harusnya Muscab itu meriah, melibatkan kader dan simpatisan. Tapi yang terlihat malah pesertanya tidak jelas, bahkan tidak sesuai dengan data resmi yang terdaftar di Sipol saat verifikasi partai pada Pemilu 2024,” tegasnya.
Subhan menilai pelaksanaan Muscab tersebut terkesan dipaksakan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Ia bahkan menyebut Muscab tersebut sebagai yang terburuk sepanjang sejarah PPP di daerahnya.
“Muscab ini asal-asalan. Bagaimana PPP mau besar kalau proses internalnya seperti ini? Saya pastikan ini abal-abal,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPC PPP Dompu yang sah berdasarkan SK yang berlaku hingga September 2026. Oleh karena itu, ia mempertanyakan keabsahan hasil Muscab yang digelar di DPW.
“Perlu diketahui, saya masih Ketua DPC yang sah. SK kami jelas. Sementara produk DPW hari ini kami nilai tidak sah dan tidak diakui negara, karena tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen,” ujarnya.
Lebih jauh, Subhan juga menyoroti kehadiran peserta Muscab yang dinilai tidak mencerminkan kader asli PPP. Ia bahkan menyebut adanya “peserta siluman” yang bukan bagian dari struktur resmi partai.
“Yang hadir itu banyak yang bukan kader aktif, bukan PAC, bahkan ada yang bertentangan dengan kebijakan partai. Ini kontradiktif dengan semangat organisasi,” katanya.
Ia juga menyinggung absennya sejumlah tokoh penting partai dalam Muscab tersebut, termasuk figur yang dianggap memiliki peran besar dalam perjalanan PPP di Dompu.
“Ini aneh, tokoh penting yang jelas kader PPP justru tidak hadir. Tapi Muscab tetap dipaksakan jalan,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan Muscab di tingkat DPW tersebut dinilai tidak merepresentasikan komposisi peserta sah, yang seharusnya terdiri dari Pengurus Harian (PH) DPC dan PAC sebagai pemegang hak suara. Kondisi ini memicu pertanyaan terkait legitimasi hasil Muscab.
Subhan pun berharap agar dinamika internal ini segera diselesaikan secara bijak dan sesuai aturan organisasi, agar tidak semakin memperburuk kondisi partai.
“Kalau konsolidasi partai tidak dilakukan dengan benar, maka dampaknya akan panjang. PPP harus kembali ke aturan dan menjaga marwah sebagai partai besar,” pungkasnya.
