Kilas Nusa, Sumbawa Barat – Polemik pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kian memanas. Ketua DPC PPP KSB, Amirudin Embeng, secara tegas menyebut Muscab yang digelar oleh pihak tertentu di Kantor DPW PPP NTB sebagai kegiatan ilegal dan tidak memiliki dasar organisasi yang sah.
Dalam keterangannya kepada media, Jumat (1/5/2026), Amirudin menilai pelaksanaan Muscab tersebut amburadul, bahkan menyebut peserta yang hadir tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PPP.
“Muscab yang dilaksanakan itu ilegal alias bodong. Tidak ada peserta yang memiliki KTA PPP. Ini sangat jelas melanggar aturan organisasi,” tegasnya.
Amirudin yang akrab disapa Embeng menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua DPC PPP KSB. Ia menyebut belum ada Surat Keputusan (SK) baru dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mencabut atau menggantikan kepemimpinannya.
“Sampai detik ini saya masih Ketua DPC KSB. Belum ada SK terbaru yang mengganti saya. SK yang sah itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Selama itu belum ada, maka posisi kami tetap sah,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh struktur resmi partai di tingkat daerah, mulai dari DPC hingga delapan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Sumbawa Barat, tetap solid dan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan Muscab yang dipersoalkan tersebut.
“Kami bersama 8 PAC tidak pernah melaksanakan Muscab. Semua pengurus resmi masih solid bersama,” tambahnya.
Lebih jauh, Embeng mengaku heran dengan munculnya sosok yang mengaku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP KSB. Ia mempertanyakan legalitas dan keabsahan pihak tersebut, terutama terkait kepemilikan KTA PPP.
“Ini makin aneh. Ada yang mengaku Plt Ketua DPC, tapi KTA saja tidak ada. Bagaimana bisa jadi Plt Ketua? DPP saja belum mengeluarkan KTA resmi, kok tiba-tiba ada orang tidak dikenal jadi Plt Ketua. Ini aturan dari mana?” sindirnya.
Mantan anggota DPRD tiga periode itu juga menanggapi pernyataan H. Muzihir yang sebelumnya meminta kader yang menolak Muscab untuk melepas atribut partai. Embeng menegaskan dirinya tetap menolak Muscab tersebut dan tidak akan melepas atribut PPP.
“Saya ini ber-PPP sejak tahun 1997, jauh lebih lama. Kok kami disuruh melepas atribut? Saya ingatkan, jangan sampai pernyataan itu justru berbalik kepada yang menyampaikan,” tegasnya.
Menurutnya, situasi internal PPP saat ini seharusnya dihadapi dengan sikap yang menyejukkan, bukan justru memperkeruh keadaan. Ia menilai pernyataan-pernyataan yang saling menyudutkan antar kader hanya akan memperburuk kondisi partai.
Embeng juga menyinggung konflik di tingkat pusat yang hingga kini belum menemukan titik temu. Ia menyebut adanya dualisme kepemimpinan antara Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekretaris Jenderal Gus Yasin menjadi akar persoalan yang berdampak hingga ke daerah.
“PPP hari ini masih berkonflik. Ketum dan Sekjen masih sama-sama punya kewenangan. Selama keputusan masih sepihak, tidak ada yang bisa mengklaim paling sah. Kalau mereka merasa sah, kami juga berhak merasa sah,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa partai berlambang Ka’bah tersebut merupakan warisan para ulama yang harus dijaga marwahnya, bukan justru dirusak oleh kepentingan sesaat.
“Siapapun yang mencoba merusak partai ini, saya yakin akan kena akibatnya sendiri. Kami tidak ingin mengancam, tapi kondisi ini terus dibuat gaduh. Sejak saya di PPP, baru kali ini hampir setiap minggu ada kegaduhan,” pungkasnya.
Polemik Muscab PPP di sejumlah daerah di NTB ini menunjukkan bahwa konflik internal partai masih jauh dari kata selesai. Tanpa penyelesaian yang jelas di tingkat pusat, dinamika di daerah berpotensi terus memanas dan mengganggu konsolidasi partai ke depan.
