Kilas Nusa, Mataram – Pemerhati olahraga Nusa Tenggara Barat (NTB), M Samsul Qomar, meminta panitia penyelenggara dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026. Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas memastikan pertandingan berjalan lancar, tetapi juga mencakup aspek keabsahan atlet, pendanaan, hingga seluruh persoalan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan.
Evaluasi Pelaksanaan Porprov NTB 2026
Mantan Ketua KONI Lombok Tengah tersebut menilai pelaksanaan Porprov harus benar-benar menjadi ajang pembinaan atlet daerah, bukan sekadar kompetisi untuk mengejar perolehan medali.
Ia mengingatkan bahwa setiap cabang olahraga (cabor) wajib menjunjung tinggi sportivitas dan mematuhi aturan administrasi maupun keabsahan atlet yang diturunkan selama pertandingan.
Menurut Samsul Qomar, penyelenggara bersama KONI harus melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap seluruh peserta agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat mencederai semangat kompetisi.
“Porprov bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi bagaimana menghasilkan atlet-atlet terbaik yang nantinya mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional,” ujarnya.
Soroti Dugaan Praktik Atlet Sewa
Samsul Qomar secara khusus menyoroti dugaan masih adanya cabang olahraga yang menggunakan atlet dari luar daerah atau yang dikenal dengan istilah atlet sewa hanya demi mengejar target medali.
Menurutnya, praktik tersebut sangat merugikan proses pembinaan atlet lokal yang selama ini telah dipersiapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.
Ia menilai setiap daerah seharusnya fokus melakukan pembinaan sejak dini dengan mencari bibit atlet potensial dari wilayahnya sendiri, bukan mengandalkan atlet dari luar daerah.
“Kalau masih menggunakan atlet pinjaman atau atlet sewa hanya untuk mengejar medali, maka tujuan utama Porprov menjadi hilang. Daerah harus membina atletnya sendiri,” tegasnya.
Ia meminta KONI Provinsi NTB tidak ragu memberikan sanksi apabila terbukti terdapat pelanggaran terkait penggunaan atlet yang tidak memenuhi persyaratan.
Menurutnya, sanksi yang diberikan harus bersifat tegas agar memberikan efek jera.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah mendiskualifikasi cabang olahraga yang terbukti melakukan pelanggaran serta melarangnya mengikuti dua edisi Porprov berikutnya.
Pembinaan Atlet Harus Menjadi Prioritas
Samsul Qomar menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) maupun Porprov sejatinya merupakan bagian dari sistem pembinaan atlet berjenjang menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Karena itu, orientasi utama penyelenggaraan bukan sekadar mengharumkan nama kabupaten atau kota melalui perolehan medali, melainkan menghasilkan atlet berkualitas yang siap bersaing di level nasional.
Menurutnya, apabila praktik penggunaan atlet sewa terus dibiarkan, maka NTB akan mengalami kesulitan dalam membentuk tim yang benar-benar berasal dari hasil pembinaan daerah.
Padahal, NTB dipersiapkan menjadi salah satu daerah yang memiliki target besar pada ajang PON mendatang.
“Atlet yang meraih medali hari ini seharusnya menjadi tulang punggung NTB pada PON nanti. Kalau atlet yang digunakan adalah atlet sewaan, tentu mereka akan kembali membela daerah asalnya ketika PON berlangsung,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut akan berdampak langsung terhadap kualitas pembinaan olahraga di NTB serta menghambat regenerasi atlet lokal.
Bonus Atlet Dinilai Perlu Ditingkatkan
Selain menyoroti pembinaan atlet, Samsul Qomar juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan atlet, pelatih, dan ofisial.
Menurutnya, pemberian bonus yang layak merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet sekaligus dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi.
Ia mengatakan besaran bonus memang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Namun demikian, ia berharap nominal bonus dapat mengalami peningkatan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
Sebagai contoh, ia menyebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Porprov 2023 memberikan bonus sebesar Rp25 juta kepada peraih medali emas.
Untuk Porprov 2026, ia berharap bonus tersebut dapat dinaikkan menjadi sekitar Rp35 juta bagi atlet peraih emas.
Menurutnya, peningkatan bonus juga perlu diikuti dengan penghargaan kepada pelatih dan ofisial yang telah berkontribusi dalam proses pembinaan atlet.
Harapan Menuju PON 2028
Di akhir pernyataannya, Samsul Qomar berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Porprov NTB 2026 menjadikan ajang tersebut sebagai momentum memperkuat sistem pembinaan olahraga daerah.
Ia menilai integritas kompetisi harus menjadi prioritas sehingga seluruh atlet yang tampil benar-benar merupakan hasil pembinaan dari kabupaten dan kota masing-masing.
Dengan demikian, NTB akan memiliki stok atlet berkualitas yang siap bersaing pada berbagai kejuaraan nasional maupun internasional, termasuk menghadapi PON 2028.
Ia juga mengajak KONI, pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga sportivitas dan membangun ekosistem olahraga yang sehat demi kemajuan prestasi olahraga NTB di masa depan.
