Kilas Nusa, Lombok Tengah – Perebutan kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin memanas menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB.
Dinamika pencalonan tersebut bahkan dinilai mulai bergeser menjadi pertarungan adu gengsi. Kondisi itu mendapat sorotan dari Fathurahman, mantan pengurus KONI Lombok Tengah yang juga pernah menjabat Ketua Boxer.
Menurut Fathurahman, kontestasi dalam organisasi olahraga seharusnya tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, ketertiban organisasi, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Ia menilai munculnya berbagai argumen dan kepentingan dalam perebutan kursi Ketua KONI NTB menjadi salah satu dinamika yang perlu dicermati bersama.
“Sportivitas dalam olahraga saat ini sudah mulai memudar,” kata Fathurahman.
Fathurahman Soroti Dinamika Pencalonan Ketua KONI NTB
Fathurahman menyebut Musorprov KONI NTB seharusnya menjadi ruang untuk memilih pemimpin terbaik bagi olahraga NTB, bukan sekadar arena perebutan pengaruh.
Menurut dia, setiap bakal calon tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, proses pemilihan harus tetap dikembalikan pada rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, waktu yang tersedia untuk mengurus organisasi, serta kepatuhan terhadap aturan KONI.
Ia menyinggung pengalaman Mori Hanafi yang dinilainya telah teruji dalam kepemimpinan. Namun, menurut Fathurahman, munculnya aspirasi perubahan dari sejumlah cabang olahraga menunjukkan bahwa sebagian kalangan menginginkan figur baru untuk memimpin KONI NTB.
“Mori Hanafi tentu sudah diuji kepemimpinannya. Namun ternyata banyak cabor yang memilih perubahan sehingga mencari figur lain untuk memimpin KONI selanjutnya,” ujarnya.
Fathurahman mengatakan seorang pemimpin organisasi olahraga tidak cukup hanya memiliki popularitas atau kekuatan politik. Pemimpin KONI, menurut dia, harus memiliki kapasitas dan cukup waktu untuk menjalankan organisasi.
Soroti Isu Anggaran dan Potensi Kepentingan Politik
Fathurahman juga menyinggung isu anggaran yang dikaitkan dengan kontestasi Ketua KONI NTB.
Ia mempertanyakan kabar mengenai kesiapan anggaran besar yang disebut mencapai Rp5 miliar untuk kepentingan pencalonan. Menurutnya, isu tersebut perlu dilihat secara jernih dan tidak boleh menjadi dasar untuk menuduh pihak tertentu tanpa bukti.
Namun, ia menilai penggunaan dana dalam jumlah besar dalam sebuah kontestasi organisasi olahraga patut menjadi perhatian publik, terutama apabila terdapat keterkaitan dengan pejabat publik.
“Pertanyaan publik untuk apa uang sebanyak itu? Dengan dana besar hanya soal perebutan ketua KONI tentu ada harapan lain yang mesti kita antisipasi dan awasi,” katanya.
Fathurahman mengingatkan bahwa olahraga prestasi, terutama ketika menghadapi event besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), juga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Karena itu, menurutnya, tata kelola organisasi olahraga harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Ketua KONI Harus Punya Rekam Jejak dan Waktu
Mantan anggota DPRD termuda Lombok Tengah tersebut berpandangan bahwa jabatan Ketua KONI idealnya diberikan kepada figur yang benar-benar memiliki kapasitas dalam memimpin organisasi olahraga.
Ia menilai pemimpin KONI harus mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus pembinaan atlet, cabang olahraga, koordinasi dengan pemerintah, hingga persiapan menghadapi berbagai kompetisi.
“Pemimpin organisasi olahraga adalah orang yang punya cukup waktu dan memiliki rekam jejak sebagai pemimpin, bukan yang memiliki niat politik apalagi hanya gagah-gagahan saja,” tegasnya.
Menurut Fathurahman, keberhasilan KONI tidak dapat hanya diukur dari siapa yang memenangkan kontestasi, tetapi dari kemampuan ketua terpilih membangun sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan.
Minta Panitia Tegas Jika Ada Pelanggaran Aturan
Fathurahman meminta panitia Musorprov KONI NTB menjalankan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon secara tegas serta transparan.
Jika terdapat bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sesuai aturan organisasi, ia meminta panitia tidak ragu mengambil keputusan sesuai ketentuan.
“Jika dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon tidak memenuhi syarat dan melawan aturan, maka baiknya didiskualifikasi dan melakukan proses ulang,” ujarnya.
Ia bahkan meminta KONI Pusat mengambil langkah apabila proses Musorprov tidak berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, jika diperlukan, KONI Pusat dapat mengambil alih proses melalui mekanisme yang sesuai ketentuan untuk mempersiapkan Musorprov yang lebih tertib, sportif, dan elegan.
“Saya minta kedua bakal calon ini dibatalkan oleh panitia dan pusat mengambil alih karena keduanya saya yakin tidak memenuhi syarat yang semestinya,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Fathurahman. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, dugaan mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan tetap perlu dikonfirmasi kepada panitia Musorprov dan pihak terkait.
Sebut Sejumlah Figur Potensial Memimpin KONI NTB
Fathurahman menilai NTB sebenarnya tidak kekurangan figur yang memiliki kepedulian terhadap olahraga.
Ia menyebut sejumlah nama yang menurutnya berpotensi memimpin KONI NTB, antara lain Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Jenderal (Purn) Hadi Gunawan, dan Musyafirin.
Menurut dia, beberapa figur tersebut telah memiliki pengalaman kepemimpinan maupun kedekatan dengan dunia olahraga.
“NTB tidak kekurangan tokoh yang peduli olahraga. Jadi tidak mesti ada pemaksaan dalam kontestasi KONI. Harus kembali ke aturan, jangan menghalalkan segala cara,” tegasnya.
PON 2028 Harus Jadi Momentum Persatuan
Fathurahman berharap proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak justru memecah soliditas dunia olahraga di daerah.
Apalagi NTB akan menghadapi agenda besar PON 2028 yang membutuhkan konsolidasi antara pemerintah daerah, KONI, cabang olahraga, atlet, pelatih, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut dia, kepentingan kelompok maupun politik praktis seharusnya tidak mengalahkan kepentingan olahraga dan nama baik daerah.
“PON 2028 adalah momen semua pihak bersatu dan tidak berpikir soal kepentingan kelompok apalagi politik karena nama baik daerah juga dipertaruhkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pengalaman pada sejumlah pertandingan Porprov sebelumnya menjadi pelajaran bersama. Menurutnya, suasana kompetisi harus tetap menjunjung tinggi sportivitas dan tidak boleh berkembang menjadi konflik.
Pada akhirnya, Musorprov KONI NTB diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa organisasi olahraga NTB lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi atlet.
Bagi Fathurahman, siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok dan menjadikan pembinaan atlet serta prestasi NTB sebagai prioritas utama.
