Oleh: Herdiana, S.Pi., M.Si (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Al-Azhar)
Mataram – Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki alasan kuat untuk percaya diri dalam urusan pangan. Hamparan sawah, sentra jagung, hortikultura, peternakan, hingga potensi perikanan menjadikan daerah ini salah satu penyangga pangan nasional.
Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak pangan yang mampu diproduksi: apakah masyarakat NTB benar-benar menikmati hasil dari kekuatan pangan tersebut?
Pertanyaan ini penting karena ketahanan pangan tidak berhenti pada angka produksi. Pangan harus tersedia sepanjang waktu, mudah diakses, aman, bergizi, terjangkau, sekaligus mampu memberikan kehidupan yang layak bagi petani sebagai pelaku utama produksi.
Data produksi padi NTB tahun 2025 memang memberikan kabar positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 16,85 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 1.453.408 ton GKG.
Peningkatan tersebut didukung oleh kenaikan luas panen dari 281.718 hektare menjadi 322.927 hektare. Produktivitas juga meningkat dari 51,59 kuintal per hektare menjadi 52,59 kuintal per hektare. Produksi tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 965,64 ribu ton beras untuk konsumsi.
Lombok Tengah dan Sumbawa menjadi dua daerah dengan kontribusi besar. Lombok Tengah menghasilkan sekitar 421.941 ton GKG dengan produktivitas 53,66 kuintal per hektare, sementara Sumbawa mencapai 398.864 ton GKG dengan produktivitas 53,37 kuintal per hektare.
Tetapi, di komoditas lain, situasinya tidak sepenuhnya sama. Produksi jagung pipilan NTB pada 2025 tercatat sekitar 1,18 juta ton, turun 2,86 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 1,21 juta ton. Luas panennya juga sedikit menurun, sekitar 0,39 persen.
Data tersebut memberi satu pelajaran penting: kekuatan pangan tidak boleh dibangun hanya dari satu atau dua indikator produksi.
Ketahanan Pangan Tidak Sama dengan Banyaknya Produksi
Selama ini, keberhasilan sektor pangan sering kali diukur dari jumlah tonase. Semakin besar produksi, semakin dianggap berhasil. Padahal, pangan merupakan sebuah sistem yang jauh lebih kompleks.
Produksi tinggi tidak banyak berarti jika petani tetap kesulitan mendapatkan keuntungan. Produksi melimpah juga tidak otomatis membuat harga pangan terjangkau apabila rantai distribusi terlalu panjang. Begitu pula surplus produksi tidak serta-merta menjamin ketahanan pangan jika sebagian besar komoditas masih dijual sebagai bahan mentah.
Karena itu, NTB perlu mulai menggeser cara pandang: dari sekadar mengejar surplus produksi menuju membangun kedaulatan pangan.
Ketahanan pangan berbicara mengenai ketersediaan, akses, keamanan dan pemanfaatan pangan. Sementara kedaulatan pangan membawa pertanyaan lebih jauh: siapa yang mengendalikan sistem pangan dan siapa yang menikmati nilai tambah terbesar?
Di sinilah persoalan utama kita.
Petani NTB jangan sampai hanya menjadi pemasok gabah, jagung, cabai, bawang, atau komoditas lainnya. Ketika produk pertanian dijual dalam bentuk primer, nilai tambah terbesar justru berpotensi dinikmati oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan di luar sentra produksi.
Maka, hilirisasi bukan sekadar jargon pembangunan. Hilirisasi harus menjadi jalan agar nilai ekonomi dari kekayaan pangan NTB lebih banyak tinggal di daerah.
Gabah dapat dikembangkan menjadi beras premium, beras fortifikasi, tepung atau produk pangan lainnya. Jagung dapat masuk ke industri pakan maupun pangan olahan. Hortikultura dapat dikembangkan melalui pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pemasaran modern.
Dengan demikian, pertanian tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Lima Agenda yang Perlu Diperkuat
Ada setidaknya lima agenda yang penting dilakukan.
Pertama, meningkatkan produktivitas berbasis teknologi. Penambahan luas panen harus berjalan bersama peningkatan produktivitas. Teknologi irigasi, varietas adaptif, mekanisasi, pemupukan berimbang, informasi cuaca dan teknologi pertanian presisi perlu diperluas hingga tingkat petani.
Kedua, memperkuat diversifikasi pangan lokal. NTB tidak boleh terlalu bergantung pada beras. Jagung, singkong, ubi, sorgum, kacang-kacangan, hortikultura, ikan dan sumber pangan lokal lainnya perlu mendapat ruang lebih besar dalam pola konsumsi masyarakat.
Diversifikasi bukan berarti meninggalkan beras. Justru diversifikasi membuat sistem pangan lebih tahan terhadap guncangan.
Ketiga, memperpendek rantai pasok. Petani membutuhkan akses pasar yang lebih langsung dan transparan. Koperasi, BUMDes, kelompok tani, UMKM dan pelaku agribisnis perlu dihubungkan dalam satu ekosistem. Digitalisasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses informasi harga dan pasar.
Keempat, membangun cadangan pangan berbasis wilayah. Pemerintah daerah bersama desa, koperasi dan masyarakat perlu memiliki sistem penyimpanan pangan yang mampu menghadapi gagal panen, bencana, gangguan distribusi maupun gejolak harga.
Kelima, menempatkan kesejahteraan petani sebagai ukuran utama. Produksi yang meningkat tetapi pendapatan petani tidak membaik bukanlah keberhasilan yang utuh. Petani membutuhkan kepastian harga, akses pembiayaan, asuransi pertanian, teknologi, pendampingan dan pasar.
Dari Lumbung Pangan Menjadi Pusat Agribisnis
Ke depan, ukuran keberhasilan ketahanan pangan NTB tidak cukup hanya menghitung berapa ton padi atau jagung yang diproduksi.
Pemerintah perlu melihat apakah pendapatan petani meningkat, harga pangan stabil dan terjangkau, kehilangan hasil dapat ditekan, produk pertanian semakin banyak diolah, konsumsi masyarakat semakin beragam dan nilai tambah semakin banyak tinggal di daerah.
Di sinilah NTB memiliki peluang besar.
Perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, petani, koperasi, industri pengolahan dan masyarakat perlu bergerak dalam satu ekosistem. Teknologi dan riset harus bertemu dengan kebutuhan petani. Industri harus terhubung dengan sentra produksi. Kebijakan pemerintah harus memberikan ruang bagi petani untuk naik kelas.
Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekadar persoalan apakah kita memiliki cukup makanan. Ketahanan pangan adalah tentang memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau, sementara petani yang menghasilkan pangan tersebut memperoleh kehidupan yang layak.
NTB memiliki modal untuk menjadi salah satu pusat agribisnis pangan nasional. Karena itu, capaian produksi yang tinggi harus dipandang sebagai titik awal, bukan titik akhir.
NTB tidak cukup hanya menjadi lumbung pangan. NTB harus mampu mengubah pangan menjadi nilai tambah, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
