UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, SPN Apresiasi Gubernur dan APINDO

Kilas Nusa, Mataram – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2027 sebesar 9,245 persen menjadi Rp2.921.051 mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) NTB. Kenaikan tersebut dinilai sebagai kemajuan nyata dalam perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja, terutama jika dibandingkan dengan kenaikan upah pada tahun sebelumnya.
Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, menyampaikan penghargaan kepada Gubernur NTB beserta jajaran pemerintah daerah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) atas komunikasi serta kesepahaman yang terbangun dalam pembahasan kenaikan UMP 2027.
Menurut Wira, kenaikan sebesar 9,245 persen menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi pekerja sekaligus kemauan untuk mencari titik temu antara kepentingan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Kenaikan sebesar 9,245 persen merupakan langkah positif dan menunjukkan adanya perhatian serta keberpihakan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Kemajuan ini patut diapresiasi, bukan semata-mata dilihat dari sisi kekurangan yang masih ada,” demikian pandangan DPD SPN NTB dalam pernyataan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
UMP NTB 2027 Naik Signifikan Dibandingkan Tahun Sebelumnya
SPN NTB menilai kenaikan UMP 2027 menjadi perkembangan penting dalam kebijakan pengupahan di daerah.
Sebagai perbandingan, UMP NTB tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 2,725 persen atau sekitar Rp70.930. Sementara pada 2027, kenaikan yang disampaikan mencapai 9,245 persen dengan besaran UMP menjadi Rp2.921.051.
Perbedaan tersebut memperlihatkan peningkatan persentase kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Bagi SPN NTB, perkembangan ini patut dilihat sebagai hasil dari proses komunikasi dan perjuangan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan unsur pekerja.
Meski demikian, SPN mengakui kenaikan tersebut belum otomatis menjawab seluruh persoalan kesejahteraan buruh. Kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya terus berkembang, sementara kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan riil masih menjadi tantangan.
Karena itu, apresiasi terhadap kebijakan pemerintah tidak berarti perjuangan untuk mendapatkan upah layak harus dihentikan.
SPN Hormati Perbedaan Sikap Antarserikat Pekerja
Pernyataan SPN NTB tersebut juga menjadi tanggapan atas pemberitaan Suara NTB pada 20 November 2026 berjudul “KSPSI NTB Belum Setujui Usulan UMP 2027”.
Dalam menyikapi perbedaan pandangan tersebut, SPN NTB menegaskan tetap menghormati sikap Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB yang menginginkan penggunaan faktor alfa 0,8 dalam penetapan kenaikan UMP 2027.
Menurut SPN, setiap organisasi serikat pekerja memiliki pertimbangan, strategi, dan pendekatan masing-masing dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Namun, Wira berpandangan bahwa perjuangan kesejahteraan pekerja tidak semata-mata diukur dari besarnya angka kenaikan upah yang diminta. Ada sejumlah aspek lain yang perlu diperhatikan, mulai dari kondisi ekonomi daerah, pertumbuhan dunia usaha, keberlangsungan lapangan pekerjaan, hingga kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
SPN menilai kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan keseimbangan agar peningkatan pendapatan pekerja dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan usaha.
Hubungan Industrial Sehat Perlu Dialog, Bukan Pertentangan
SPN NTB menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam pembahasan upah merupakan bagian dari dinamika hubungan industrial yang wajar.
Namun, perbedaan tersebut diharapkan tidak sampai mengaburkan kemajuan yang telah dicapai melalui komunikasi antara pemerintah dan kalangan pengusaha.
Menurut SPN, hubungan industrial yang sehat tidak dibangun dengan mempertentangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Sebaliknya, diperlukan dialog sosial, komunikasi terbuka, dan kesediaan seluruh pihak untuk mencari kesepakatan.
SPN juga mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan proses berkelanjutan. Tidak seluruh persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui satu kali penetapan upah minimum.
Dengan pendekatan tersebut, kenaikan UMP 2027 diharapkan menjadi salah satu pijakan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang produktif di NTB.
SPN Minta Pengawasan Pembayaran Upah Minimum Diperkuat
Selain mengapresiasi kenaikan UMP, SPN NTB meminta Pemerintah Provinsi NTB memastikan kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan.
Pengawasan pembayaran upah minimum dinilai penting agar kenaikan yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi angka administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi pekerja.
SPN berharap pemerintah membuka ruang dialog lebih luas dengan seluruh elemen serikat pekerja dalam merumuskan kebijakan pengupahan berikutnya.
Organisasi tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan upah layak, perlindungan hak-hak normatif pekerja, jaminan sosial, dan peningkatan kesejahteraan buruh.
Bagi SPN NTB, mengapresiasi kemajuan bukan berarti menghentikan perjuangan. Begitu pula mendukung kebijakan yang lebih baik tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan yang masih perlu diperbaiki.
Sikap tersebut, menurut SPN, menjadi landasan untuk membangun hubungan industrial yang lebih konstruktif dan berkeadilan.
Kenaikan UMP 2027 diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan usaha, tetapi juga oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bekerja dan menggerakkan perekonomian.






