SPN NTB Soroti Rekrutmen RSUP NTB, Desak Portal Diperbaiki dan Seleksi Transparan

Kilas Nusa, Mataram – Proses penerimaan tenaga kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) NTB. Organisasi pekerja tersebut menilai pelaksanaan rekrutmen belum berjalan secara profesional dan transparan, terutama terkait kesiapan sistem pendaftaran daring yang digunakan panitia seleksi.
SPN NTB menerima sejumlah keluhan dari calon pelamar yang mengalami kendala teknis ketika mengakses portal pendaftaran. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menghambat masyarakat dalam mengikuti proses seleksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadilan dan akuntabilitas penerimaan tenaga kerja.
Sekretaris DPD SPN NTB, Muhammad Erwin Wardani mengatakan, keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur merupakan hak mendasar setiap pencari kerja. Karena itu, institusi pemerintah yang menyelenggarakan rekrutmen seharusnya memastikan seluruh tahapan dapat diakses secara mudah, jelas, dan setara oleh masyarakat.
“Kami menerima banyak keluhan dari calon pelamar mengenai kendala teknis dan ketidakjelasan alur pada portal pendaftaran RSUP NTB. Sistem yang belum siap ini tidak hanya menyulitkan masyarakat yang ingin mengadu nasib, tetapi juga menimbulkan spekulasi dan prasangka bahwa proses seleksi ini kurang profesional serta rentan maladministrasi,” ujarnya dalam keterangan di Mataram, Rabu (11/11/2026).
SPN NTB Terima Aduan Calon Pelamar Dinyatakan TMS
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian SPN NTB adalah adanya aduan calon pelamar terkait proses pembuatan akun dan pengiriman berkas pendaftaran.
Berdasarkan informasi yang diterima organisasi tersebut, terdapat calon pelamar yang telah membuat akun pada 9 November dan melakukan pengiriman berkas atau submit pada 10 November. Namun, pelamar tersebut kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemeriksaan administrasi, terutama apabila terdapat kendala yang bersumber dari sistem pendaftaran yang digunakan panitia.
SPN NTB menilai status TMS seharusnya tidak serta-merta dibebankan kepada pelamar apabila ketidaksesuaian atau kegagalan proses justru disebabkan oleh gangguan teknis maupun kelemahan sistem yang berada dalam kendali penyelenggara.
Menurut SPN NTB, perlu ada pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah ketidaklulusan administrasi benar-benar disebabkan oleh kelalaian pelamar atau justru akibat kendala pada platform pendaftaran.
Organisasi tersebut meminta manajemen RSUP NTB bertanggung jawab terhadap setiap persoalan teknis yang berpotensi merugikan peserta seleksi. Evaluasi juga perlu dilakukan agar calon pelamar tidak kehilangan kesempatan kerja akibat permasalahan yang berada di luar kendali mereka.
Pengumuman Dokumen Dinilai Mendadak dan Membingungkan
Selain persoalan status TMS, SPN NTB juga menyoroti mekanisme penyampaian informasi terkait dokumen persyaratan pendaftaran.
Organisasi tersebut menerima aduan mengenai pengunduhan surat pernyataan dan dokumen lamaran yang informasinya disebut baru diumumkan melalui kanal Instagram pada Rabu malam.
Penyampaian informasi yang dinilai mendadak tersebut dikhawatirkan membuat sebagian calon pelamar tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan, perubahan informasi dan persyaratan administrasi yang tidak disampaikan secara terstruktur dapat menjadi hambatan tersendiri.
Terlebih, tidak semua calon pelamar memiliki akses informasi yang sama atau secara terus-menerus memantau media sosial penyelenggara.
SPN NTB menilai seluruh informasi penting mengenai persyaratan, format dokumen, jadwal, tahapan seleksi, hingga mekanisme pengaduan seharusnya diumumkan melalui saluran resmi yang mudah diakses dan dapat dipantau seluruh peserta.
Tiga Persoalan Rekrutmen RSUP NTB Menjadi Sorotan
DPD SPN NTB mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian manajemen rumah sakit dan panitia seleksi.
Pertama, kesiapan infrastruktur digital. Portal pendaftaran yang sulit diakses atau menyajikan informasi tidak konsisten menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan teknis sebelum proses rekrutmen dibuka kepada masyarakat.
Kedua, keterbukaan informasi. Kejelasan panduan pendaftaran, kriteria penilaian, tahapan seleksi, dan layanan pengaduan merupakan bagian penting untuk membangun kepercayaan publik.
Ketiga, profesionalisme tata kelola sumber daya manusia. Sebagai fasilitas kesehatan publik milik pemerintah daerah, RSUP NTB diharapkan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, termasuk dalam proses penerimaan pegawai.
Menurut SPN NTB, rekrutmen tenaga kerja tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, tetapi juga harus menjamin kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.
SPN NTB Desak Evaluasi dan Perpanjangan Pendaftaran
Atas berbagai aduan tersebut, DPD SPN NTB mendesak manajemen RSUP NTB bersama panitia seleksi segera mengambil langkah konkret.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap portal pendaftaran dan memastikan sistem benar-benar stabil sebelum proses seleksi dilanjutkan. Jika diperlukan, masa pendaftaran diminta dihentikan sementara atau diperpanjang sampai seluruh calon pelamar mendapatkan kesempatan yang sama.
Kedua, menyediakan saluran informasi dan bantuan atau helpdesk yang responsif. Fasilitas ini penting agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan ketika mengalami kendala teknis maupun kesulitan memenuhi persyaratan administrasi.
Ketiga, membuka kriteria seleksi, tahapan pemeriksaan berkas, serta mekanisme penetapan kelulusan secara transparan dan akuntabel.
SPN NTB juga meminta agar dilakukan peninjauan terhadap peserta yang dinyatakan TMS apabila terdapat indikasi bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan gangguan sistem atau ketidakjelasan informasi dari penyelenggara.
Dengan demikian, tidak boleh ada calon pelamar yang kehilangan kesempatan hanya karena kelemahan teknis yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.
“Kami di DPD SPN NTB akan terus mengawal dan mengawasi proses ini agar hak-hak pencari kerja di NTB terlindungi dan proses seleksi berjalan di atas prinsip keadilan, kesetaraan, dan profesionalisme tinggi,” tegas Sekretaris DPD SPN NTB.
Sorotan SPN NTB ini menjadi pengingat bahwa transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Kejelasan prosedur, kesiapan teknologi, dan mekanisme pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan.
Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah juga sangat ditentukan oleh bagaimana proses penerimaan pegawai dilaksanakan. Karena itu, evaluasi dan penjelasan terbuka dari manajemen RSUP NTB menjadi penting untuk menjawab berbagai keluhan calon pelamar sekaligus memastikan proses seleksi berjalan secara adil.






