Kilas Nusa, Mataram, 14 Mei 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Nusa Tenggara Barat, Lalu Wira Sakti, SH angkat suara terkait semakin memanasnya situasi sosial-politik di NTB. Isu pemekaran Provinsi Sumbawa dan rencana pemblokadean Pelabuhan Poto Tano oleh kelompok masyarakat menjadi perhatian serius bagi SPN NTB.
Menurut Lalu Wira Sakti, wacana pemekaran wilayah merupakan hal yang sah dan diakui dalam sistem demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai kendaraan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Pemekaran harus didasari oleh kajian objektif yang memperhatikan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar ambisi elit politik. Jika tidak dikelola dengan bijak, justru akan membuka ruang disintegrasi sosial dan konflik horizontal,” ujar Lalu Wira Sakti dalam keterangan resminya di Mataram.
Ia juga menyoroti rencana aksi pemblokadean Pelabuhan Poto Tano jalur vital penghubung antarwilayah di NTB yang dinilainya akan membawa dampak signifikan bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari kelancaran arus barang dan jasa. “Blokade pelabuhan bukanlah solusi. Justru akan menyengsarakan rakyat, memperburuk ekonomi daerah, dan memicu ketegangan antarwilayah. Jangan jadikan persoalan politik sebagai alasan untuk mengganggu hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Sebagai representasi suara buruh dan pekerja di NTB, DPD SPN NTB menegaskan pentingnya menjaga stabilitas daerah demi keberlanjutan pekerjaan, kelancaran distribusi logistik, dan ketahanan ekonomi keluarga-keluarga buruh. “Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, mengedepankan musyawarah, dan tidak memprovokasi situasi. Masyarakat NTB baik di Lombok maupun Sumbawa harus tetap satu dalam semangat keadilan dan pembangunan yang merata,” tambahnya.
DPD SPN NTB juga siap menjadi bagian dari ruang dialog kritis dan terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lalu Wira Sakti menekankan pentingnya mencari solusi tanpa memecah belah persatuan daerah. “Kami siap duduk bersama, membuka ruang diskusi konstruktif demi kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai aspirasi pemekaran wilayah justru menjadi bumerang yang merugikan masyarakat sendiri,” pungkasnya.
