Kilas Nusa, Lombok Tengah – Divisi Kebijakan Publik dan Anti Narkoba Kawal NTB, Lalu Ahadi Wiraguna, mendesak Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) untuk segera melakukan tes urin secara menyeluruh dan mendadak terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Lombok Tengah, termasuk jajaran direksi hingga karyawan PDAM Tirta Rinjani.
Menurut Lalu Ahadi yang akrab disapa Lalu Gun, langkah tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian guna memastikan lingkungan birokrasi bersih dari penyalahgunaan narkotika.
“Tesnya harus mendadak dan menyeluruh, tanpa terkecuali,” tegasnya, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai, persoalan narkoba di daerah sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Bahkan, ia menyebut kondisinya telah memasuki fase akut sehingga membutuhkan langkah cepat dan tegas dari aparat penegak hukum maupun kepala daerah.
Kawal NTB, kata dia, menerima sejumlah informasi yang mengindikasikan adanya oknum ASN di lingkup Pemda Lombok Tengah yang diduga terlibat dalam jaringan maupun sebagai pengguna narkoba. Tak hanya itu, dugaan serupa juga disebut menyasar oknum di lingkungan PDAM.
“Di jajaran PDAM juga kita dapatkan informasi ada yang main-main dengan narkoba,” ujarnya.
Meski demikian, Lalu Gun meminta agar pihak-pihak yang terindikasi tidak langsung dihakimi, melainkan diawasi secara ketat dan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya tes urin sebagai langkah awal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Lebih jauh, ia mendesak Bupati Lombok Tengah agar bersikap tegas apabila dalam tes urin nantinya ditemukan ASN maupun staf PDAM yang terbukti positif menggunakan narkoba.
“Kalau nanti dalam tes urine didapati ada ASN atau karyawan dan staf PDAM yang positif, Bupati harus tegas dan memberikan hukuman berat, yakni pemecatan tidak hormat,” tandasnya.
Menurutnya, penyalahgunaan narkoba oleh aparatur pemerintahan bukan hanya merusak citra institusi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Ia mempertanyakan integritas dan kinerja seorang aparatur yang terjerat narkoba.
“Apa yang bisa diharapkan dari pecandu, apalagi pengedar narkoba? Pasti kinerjanya buruk dan bisa menjadi wabah di dalam keluarga besar Pemda Lombok Tengah saja,” pungkasnya.
Desakan ini menambah daftar sorotan publik terhadap pentingnya pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah, terutama dalam menjaga integritas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
