Di era media sosial, kesalahan tidak lagi hidup beberapa menit, tapi bisa hidup bertahun-tahun dalam bentuk potongan video, meme, hingga bahan candaan. Apalagi jika kesalahan itu dilakukan oleh seorang presiden.
Beberapa waktu terakhir, publik disuguhi beberapa momen yang memancing perhatian. Presiden Prabowo Subianto sempat salah menghitung dalam pidatonya di Musyawarah Nasional HIPMI. Perhitungan sederhana yang semestinya menghasilkan angka tertentu justru berujung pada hasil yang keliru. Di kesempatan lain, muncul pernyataan mengenai keuntungan penggilingan beras sebesar Rp2 triliun per bulan yang kemudian mendapat banyak komenter netizen. Belum lama ini, saat meresmikan 1.151 kilometer jalan dengan anggaran Rp5,4 triliun, warganet kembali ramai menghitung biaya rata-rata per kilometernya. Perdebatan pun muncul. Apakah angka yang disampaikan kurang lengkap? Apakah ada konteks yang belum dijelaskan? Atau sekadar salah penyampaian?
Terlepas dari benar atau salahnya perhitungan tersebut, ada satu pelajaran penting dari sudut pandang marketing: angka adalah bagian dari identitas sebuah brand.
Sebagai dosen marketing, saya melihat Presiden bukan hanya pemimpin pemerintahan. Presiden juga merupakan sebuah brand nasional. Setiap kalimatnya membentuk persepsi, setiap gesturnya membangun kepercayaan, dan setiap angka yang diucapkannya akan diuji oleh jutaan pasang mata yang kini memiliki kalkulator di genggaman masing-masing.
Dulu, kesalahan angka mungkin berlalu begitu saja. Hari ini, hanya dalam hitungan menit, ribuan orang dapat menghitung ulang, membandingkan dengan data lain, membuat infografik, bahkan menyebarkan analisis mereka ke seluruh negeri. Publik menjadi jauh lebih kritis, bukan semata karena senang mengoreksi, tetapi karena teknologi memungkinkan mereka melakukannya.
Situasi ekonomi juga membuat sensitivitas terhadap angka semakin tinggi. Nilai tukar rupiah menjadi perhatian, efisiensi anggaran terus diperbincangkan, sementara banyak kelompok profesi masih memperjuangkan kesejahteraannya. Para dosen, misalnya, melalui Serikat Pekerja Kampus sedang memperjuangkan kepastian standar minimum penghasilan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Guru, tenaga kesehatan, hingga berbagai profesi lain juga masih berharap adanya peningkatan kesejahteraan.
Dalam situasi seperti ini, setiap angka yang keluar dari mulut seorang presiden tidak lagi dipahami sekadar sebagai informasi. Angka menjadi simbol. Menjadi representasi bagaimana negara memandang uang rakyat, efisiensi, maupun prioritas pembangunan.
Inilah mengapa komunikasi publik seorang kepala negara tidak cukup hanya mengandalkan spontanitas. Di balik setiap pidato, diperlukan proses verifikasi yang sangat ketat. Tim penyusun naskah tidak hanya bertugas membuat kalimat yang indah, tetapi juga memastikan setiap data, persentase, nominal, hingga hasil perhitungan benar-benar akurat. Bahkan jika perlu, angka-angka yang berpotensi menimbulkan multitafsir sebaiknya dihindari apabila tidak benar-benar diperlukan.
Di sisi lain, seorang presiden juga membutuhkan “filter” yang berani mengingatkan. Bukan semua hal harus diucapkan. Tidak semua angka harus disebutkan. Dalam dunia komunikasi korporasi, seorang CEO perusahaan besar hampir tidak pernah menyampaikan angka strategis tanpa proses pengecekan berlapis. Alasannya sederhana: sekali angka keliru, yang dipertanyakan bukan sekadar kemampuan berhitung, melainkan kredibilitas institusi yang dipimpinnya.
Ada yang mungkin berpendapat bahwa salah hitung adalah hal manusiawi. Saya sepakat. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, persoalannya bukan terletak pada salah hitung itu sendiri. Persoalannya adalah konsekuensi komunikasinya. Ketika kesalahan itu terus berulang, publik mulai membangun pola persepsi. Dalam ilmu branding, persepsi yang berulang jauh lebih kuat daripada klarifikasi yang datang belakangan.
Yang menarik, sebagian besar polemik ini sebenarnya bukan berasal dari media, melainkan dari masyarakat sendiri. Warganet menghitung, membandingkan, mendiskusikan, lalu menyebarkannya. Artinya, ruang publik telah berubah menjadi ruang audit kolektif. Di era digital, masyarakat bukan lagi sekadar audiens, tetapi juga pemeriksa fakta.
Karena itu, menjaga marwah seorang presiden hari ini bukan hanya soal pengamanan fisik atau protokoler. Menjaga marwah juga berarti menjaga akurasi komunikasi. Sebab, setiap angka yang keliru bukan hanya menjadi bahan koreksi, tetapi juga berpotensi berubah menjadi bahan lelucon yang terus berulang di ruang digital.
Presiden adalah wajah bangsa. Dan seperti halnya sebuah brand besar, reputasi tidak hanya dibangun oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh konsistensi dalam menyampaikan fakta. Sebab di zaman ketika semua orang bisa menghitung, ketelitian jauh lebih berharga daripada spontanitas. (*)
