Kilas Nusa, Mataram – Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTB bersama Exco Partai Buruh NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam menangani kasus yang belakangan dikenal luas sebagai skandal “dana siluman” DPRD NTB.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis hari ini Minggu (28/9/25), Ketua KSPI NTB sekaligus Ketua Exco Partai Buruh NTB, Lalu Wira Sakti, menyebut kasus ini sebagai lebih dari sekadar dugaan pelanggaran hukum biasa. Ia menekankan bahwa skandal tersebut telah mencoreng marwah lembaga legislatif dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
“Fakta bahwa sejumlah anggota dewan telah mengembalikan dana sebesar Rp1,8 miliar adalah bukti kuat. Ini tidak bisa lagi ditutupi atau dianggap remeh,” tegas Lalu Wira Sakti.
KSPI dan Partai Buruh NTB menilai, penyidikan harus mampu membongkar semua pihak yang terlibat, dari pelaku utama hingga jaringan pendukungnya. Mereka menuntut agar Kejati tidak hanya menyasar individu-individu kecil, tetapi juga berani mengungkap aktor intelektual di balik pengelolaan dan distribusi dana tersebut.
“Publik berhak tahu siapa dalang, juru bagi, dan penyandang dana dari praktik ilegal ini. Dari mana asal uang itu? Untuk kepentingan siapa?” tambahnya.
Dalam pernyataannya, KSPI NTB juga mendukung penuh langkah Kejati jika merasa perlu memanggil Gubernur NTB untuk memberikan keterangan.
“Ini penting agar terang-benderang, apakah Gubernur terlibat atau tidak dalam pusaran dana siluman ini. Tidak boleh ada satu pun pihak yang kebal hukum,” tegas Lalu Wira.
Organisasi buruh ini juga mendesak agar Kejati NTB segera menetapkan tersangka jika bukti-bukti sudah dinilai cukup. Mereka memperingatkan bahwa ketidakjelasan hanya akan membuka ruang spekulasi dan manipulasi informasi di tengah masyarakat.
“Semakin cepat kebenaran ini dibuka, semakin kecil ruang manipulasi. Jangan sampai publik kembali disuguhi drama panjang yang tak berujung, sementara pelaku sesungguhnya justru bersembunyi di balik kekuasaan.”
Pernyataan sikap ini ditutup dengan penegasan bahwa buruh dan rakyat NTB menaruh harapan besar kepada Kejati NTB untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan, tuntas, dan tanpa tebang pilih.
