Bawaslu NTB dan DPW PBB NTB Perkuat Konsolidasi Demokrasi Lewat Dialog Pengawasan Pemilu
Kilas Nusa, Mataram – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan silaturahmi dan diskusi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB di Markas DPW PBB NTB, Jalan Lingkar Selatan No. 10, Dasan Cermen, Kota Mataram, Kamis (9/7/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Konsolidasi Demokrasi yang diinisiasi Bawaslu Provinsi NTB untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi dengan partai politik dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pemilu serta memperkuat demokrasi di daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran lengkap pengurus DPW PBB NTB, di antaranya Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Ketua Badan Kehormatan Wilayah (BKW), Ketua DPW, Sekretaris DPW, Bendahara DPW, para Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, serta pengurus DPW PBB NTB lainnya.
Sementara itu, rombongan Bawaslu NTB dipimpin oleh Umar Achmad Seth, S.H., M.H, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, didampingi Suhardi, S.IP., M.H, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Syaifuddin, S.H, selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, beserta sejumlah staf Bawaslu Provinsi NTB.
DPW PBB NTB Sambut Positif Kunjungan Bawaslu
Ketua DPW PBB NTB, Nadirah, S.E., Akt, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi NTB yang telah berkunjung ke sekretariat partai.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dengan partai politik merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi NTB di Markas DPW PBB NTB. Semoga silaturahmi dan diskusi ini menjadi ruang bertukar pikiran untuk bersama-sama memperkuat kualitas demokrasi di Nusa Tenggara Barat,” ujar Nadirah.
Konsolidasi Demokrasi Menuju Pemilu Berintegritas
Mewakili Bawaslu Provinsi NTB, Syaifuddin, S.H, mengawali kegiatan dengan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh keluarga besar DPW PBB NTB.
Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi yang lebih kuat antara Bawaslu dengan seluruh partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat baik dari DPW PBB NTB. Melalui forum ini kami berharap dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi penguatan demokrasi dan pengawasan pemilu yang lebih efektif,” ungkapnya.
Diskusi Bahas Pengawasan Pemilu dan Penyelesaian Sengketa
Memasuki sesi diskusi, materi disampaikan langsung oleh Umar Achmad Seth, S.H., M.H dan Suhardi, S.IP., M.H. Keduanya menjelaskan berbagai aspek terkait tugas pengawasan pemilu, penanganan dugaan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pentingnya keterlibatan partai politik dalam menciptakan pemilu yang berintegritas.
Diskusi berlangsung interaktif. Para pengurus DPW PBB NTB memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai masukan, pandangan, serta pengalaman mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu di daerah.
Beragam masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi Bawaslu Provinsi NTB dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pada tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang.
Perkuat Sinergi Demi Demokrasi Berkualitas
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Bawaslu NTB dan DPW PBB NTB.
Melalui dialog terbuka tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa komunikasi yang intensif, keterbukaan informasi, serta kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik diharapkan mampu mendorong terwujudnya pengawasan yang semakin partisipatif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
